.webp)
Komisaris PT Pelni Kristia Budhyarto atau Dede Budhyarto menuai kecaman dari netizen usai memplesetkan diksi khilafah menjadi 'khilafuck' saat menuliskan pandangannya bahwa dalam memilih calon presiden (capres) tidak boleh asal. Pandangan ini disampaikan lewat cuitan di Twitter pribadinya.
"Memilih capres jangan sembrono apalagi memilih capres yang didukung kelompok radikal yang suka mengkafir-kafirkan, pengasong khilafuck anti Pancasila, gerombolan yang melarang pendirian rumah ibadah minoritas," cuitnya dilansir detikFinance, Rabu (26/10/2022). Kutipan sudah disesuaikan dengan ejaan yang benar.
Pernyataan Dede Budhyarto atau yang akrab disapa Kang Dede itu dinilai tidak pantas dalam posisinya sebagai komisaris perusahaan pelat merah (BUMN).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dede kemudian menuai kecaman netizen akibat pernyataannya tersebut.
"Khilafuck????? Kelakuan komisaris seperti ini, nggak ada adab sama sekali," kata akun @B*ris*nO*O*i*i.
Fadli Zon Ikut Berkomentar
Fadli Zon turut mengomentari plesetan "Khilafuck" yang dilontarnya Dede pada cuitan Twitternya yang membahas tentang capres tersebut. Fadli Zon melalui cuitannya di Twitter pribadinya berharap Dede Budhyarto bisa dipecat dari jabatannya sebagai komisaris BUMN.
"Orang seperti ini harusnya dipecat saja sebagai komisaris, jangan sampai menjadi wajah BUMN," cuit Fadli dalam akun Twitternya @fadlizon.
Pelni Tak Ikut Campur
Menanggapi hal ini, Corporate Secretary Pelni Opik Taufik mengatakan bahwa perusahaan tidak ada kaitannya dengan pandangan dan aktivitas Dede Budhyarto di luar jabatannya sebagai komisaris. Ia menegaskan bahwa pandangan Dede tersebut merupakan ranah pribadi dan tidak mewakili perusahaan.
"Terkait cuitan Bapak Kristia Budiyarto di media sosial pribadi beliau, dapat kami sampaikan bahwa perusahaan tidak ada kaitannya dengan pandangan dan aktivitas pribadi beliau. Seluruh pandangan pribadi beliau sepenuhnya menjadi ranah privasi dan tidak mewakili nilai-nilai yang dimiliki oleh perusahaan," kata Opik dalam keterangannya, Rabu (26/10).
Lebih lanjut, Opik memastikan sebagai perusahaan pelat merah Pelni menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan budaya AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif), serta taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Opik berharap apa yang terjadi saat ini tidak sampai mempengaruhi operasional perusahaan. Apalagi saat ini Pelni sedang meningkatkan layanan untuk bersiap menghadapi masa Angkutan Natal dan Tahun Baru.
"Semoga apa yang berkembang saat ini tidak mempengaruhi aktivitas maupun kinerja Perusahaan," harapnya.
Selanjutnya kritik Ketua MUI kepada Dede soal kata Khilafah...
Kritik Ketua MUI Kepada Dede Soal Kata Khilafah
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis mengkritik Dede Budhyarto terkait cuitan 'khilafuck'. Ia mengatakan tidak ada salahnya jika tidak menyukai HTI, namun tidak dengan memplesetkan kata 'khilafah'.
Cholil menjelaskan kata 'khilafah' dalam sejarah Islam yang jauh berbeda dengan pengertian 'khilafah' yang disematkan HTI. Sehingga menurutnya jika Dede kurang paham sebaiknya tidak menggunakan kata tersebut.
"Soal tak suka HTI ya silakan aja toh juga sudah dilarang dan dibubarkan di Indonesia. Tapi sepertinya kurang tepat dan tak sopan memelesetkan kata khilafah. Kata khilafah yang ada dalam sejarah Islam itu berbeda jauh dengan khilafah yang disematkan oleh HTI. Jadi kalau tak ngerti kosa kata itu tak perlu lompat pagar," kata Cholil dalam akun Instagram-nya seperti dilihat, Rabu (26/10). Ejaan di tulisan Cholil sudah disesuaikan.
Selain itu, Cholil juga mengingatkan soal sopan santun dalam urusan dukung-mendukung bakal calon presiden (bacapres). Dia ingin kontestasi politik berjalan jujur dan adil.
"Soal tak setuju dengan bacapres tertentu ya main fair aja. Ada aturannya dan ada sopan santunnya. Dan pemilu itu kontestasi dan persaingan. Ya silakan bersaing dan bermain dengan jujur dan baik aja," ujar Cholil.
Lebih lanjut Cholil menegaskan komitmennya soal Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Menurut dia, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sudah sesuai dengan Piagam Madinah.
"Secara pribadi saya tak ingin ada yang mengubah dasar negara menjadi khilafah, imarah, Komunis, dan lain-lain. Karena kita sudah sepakat dengan Pancasila. Dan dasar ini sudah sesuai dengan Piagam Madinah yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW," ujar Cholil.
"Saya sepakat tetap konsisten terhadap konsensus bernegara, tapi memelesetkan seperti yang dilakukan olehnya sangat tidak nasionalis-religius," sambung dia.
