Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto mengundur pemilu raya ketua RT/RW Makassar tahun 2024. DPRD Kota Makassar mewanti-wanti rencana kebijakan bisa memicu chaos dan kegaduhan di masyarakat.
"Jadi ini harus dijaga, jangan sampai keamanan dan ketertiban terkait pemilu raya ini bisa jadi chaos itu," tegas Wakil Ketua DPRD Kota Makassar Adi Rasyid Ali kepada detikSulsel, Jumat (7/10/2022).
Namun pria yang akrab disapa ARA ini menekankan, pemilu ketua RT/RW tetap harus dilaksanakan. Jangan sampai penundaannya memunculkan asumsi di masyarakat jika kebijakan itu sarat muat politis.
"Wacana yang berkembang di masyarakat itu hak masyarakat menyampaikan itu. Saya kira pemilu memang wajib dijalankan, agar isu soal hal-hal dianggap ada unsur politis hanya sekadar isu," ujar ARA.
Apalagi legislator Fraksi Demokrat ini mengungkapkan, sejak awal rencana pemilu ketua RT/RW sudah menuai pro dan kontra. Polemik itu muncul sejak rencana sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu RT/RW digaungkan Pemkot Makassar.
Atas hal itu, DPRD Makassar bahkan sempat didemo warga yang tergabung dalam Aliansi Eks RT/RW Makassar. Mereka berunjuk rasa menolak sistem e-voting yang dianggap berpotensi menimbulkan kecurangan.
"Kami pun didemo soal itu. Masyarakat banyak mendemo agar dikembalikan seperti biasa, secara konvensional," tuturnya.
Pihaknya menerima aspirasi unjuk rasa untuk ditindaklanjuti ke Pemkot Makassar. Harapannya agar Wali Kota Makassar mengkaji kembali mekanisme pelaksanaan pemilu ketua RT/RW Makassar.
"Kita menerima dan aspirasi masyarakat, kita sampaikan agar itu dievaluasi dan menjadi pertimbangan kuat pak wali untuk mengkaji ulang," urai ARA.
ARA berharap Pemkot Makassar tetap mengedepankan aspirasi masyarakat. Pihaknya mendukung kebijakan eksekutif terkait sistem pemilu ketua RT/RW selama hal itu tidak menimbulkan riak-riak di tengah masyarakat.
"Pak wali harus melaksanakan pemilu karena itu sudah menjadi agenda. Persoalan apakah akan tetap konvensional atau e-voting ini masih harus dikaji, plus minus seperti apa, dan yang terbaik bagaimana," tegasnya.
Dirinya pun belum bisa mengomentari lebih jauh motif di balik penundaan pemilu ketua RT/RW di Makassar. Apalagi sampai berencana melaksanakannya bersamaan dengan momen pilpres dan pileg tahun 2024.
"Saya belum ketemu Pak Wali terkait penundaan itu seperti apa. Tapi yang pasti pemilu raya ini harus berjalan dengan baik, jujur adil dan terbuka," imbuh ARA.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
(sar/alk)