Rektor UMI Makassar Ikut Aksi Aptisi-Apperti Tolak RUU Sisdiknas di Jakarta

Rektor UMI Makassar Ikut Aksi Aptisi-Apperti Tolak RUU Sisdiknas di Jakarta

Nurul Istiqamah - detikSulsel
Selasa, 27 Sep 2022 23:58 WIB
Aksi penolakan RUU Sisdiknas yang digelar Aptisi-Apperti di Kemendikbudristek Jakarta
Aksi penolakan RUU Sisdiknas yang digelar Aptisi-Apperti di Kemendikbudristek Jakarta (Istimewa)
Makassar -

Rektor UMI Makassar Prof Basri Modding ikut aksi penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) di Jakarta. Aksi ini digelar Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) dan Aliansi Penyelenggara Perguruan Tinggi Indonesia (Apperti).

Aksi penolakan ini sebelumnya telah digelar di Aptisi dan Apperti di berbagai daerah. Penyampaian aspirasi kali ini dilakukan langsung di Kemendikbudristek, Jakarta, Selasa (27/9/2022).

Prof Basri Modding yang juga Ketua Aptisi Wilayah IX-A Sulawesi mengaku pihaknya akan serius memperjuangkan pembatalan atau penghapusan RUU Sisdiknas. Penyusunan RUU Sisdiknas ini dinilainya tidak transparan.


"Alhamdulillah Aptisi Wilayah IX A memperjuangkan hak, khususnya terkait RUU Sisdiknas yang tidak transparan. Oleh karena itu kami menuntut dalam pembentukan RUU Sisdiknas untuk melibatkan stakeholder yang tentu di dalamnya adalah Aptisi, Apperti, dan juga para praktisi pendidikan yang ada di Indonesia," ungkapnya dalam keterangan yang diterima, Selasa (27/9).

Sementara, Ketua Umum Aptisi Pusat, Dr Budi Djatmiko menuturkan jika RUU Sisdiknas memang salah satu dari sekian permasalahan di dunia pendidikan di Indonesia. Menurutnya, RUU Sisdiknas ini merugikan perguruan tinggi swasta yang ada di Indonesia.

"Terimakasih khususnya kepada Ketua Aptisi Wil.IX A Sulsel yang juga Rektor UMI bersama rombongan dari Sulsel telah datang bersama teman-teman untuk membicarakan banyak hal. RUU Sisdiknas dibatalkan, LAM PT dibatalkan, uji kompetensi dihilangkan dikembalikan ke perguruan tinggi, ujian saringan perguruan tinggi negeri mandiri harus dibubarkan," jelasnya.

Ketua Umum Apperti Pusat, Prof Mansyur Ramli menjelaskan jika gerakan penolakan RUU Sisdiknas perlu dilakukan. Menurutnya, pemerintah kedepan mestinya mempertimbangkan gagasan dan ide para pelaku pendidikan dalam penyusunan suatu UU.

"Kenapa kita perlu seperti ini. Karena selama ini sudah beberapa ide-ide kita, gagasan-gagasan kita yang diajukan ke pemerintah sama sekali tidak digubris. Salah satunya dalam pembentukan RUU Sisdiknas ini sama sekali tidak melibatkan stakeholder. Sehingga kita berharap kita tolak dulu RUU ini karena perumusannya tertutup dan substansinya banyak sekali yang merugikan perguruan tinggi swasta seperti para dosen," tuturnya.

Ketua Dewan Guru Besar UMI berharap Presiden membentuk tim terbaik dengan melibatkan stakeholder seperti PTS yayasan dan lain sebagainya. Sehingga tercipta undang-undang yang berbasis pada politik pendidikan nasional yang bertumpu pada budaya bangsa.

"Sehingga jika nanti ada RUU yang dibuat bisa betul betul menjadi acuan dan pedoman kita dalam membangun bangsa kita melalui pendidikan," tukasnya.



Simak Video "Nadiem Sebut RUU Sisdiknas Beri Keleluasaan Kampus untuk Berkembang"
[Gambas:Video 20detik]
(tau/nvl)