Kemenkop UKM Akan Bangun RPB Olahan Kelapa di Minahasa Selatan

Sulawesi Utara

Kemenkop UKM Akan Bangun RPB Olahan Kelapa di Minahasa Selatan

Atta Kharisma - detikSulsel
Jumat, 23 Sep 2022 15:27 WIB
Kemenkop UKM Akan Bangun RPB Olahan Kelapa di Minahasa Selatan
Foto: Kemenkop UKM
Jakarta -

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) akan membangun Rumah Produksi Bersama (RPB) olahan kelapa di Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. RPB yang nantinya akan dikelola koperasi ini bertujuan untuk mempercepat hilirisasi produk kelapa milik para petani.

Hal ini ditandai dengan acara Peletakkan Batu Pertama RPB Produk Kelapa di Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara oleh Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki, Jumat (23/9).

Dalam kesempatan tersebut, Teten mengungkapkan Sulawesi Utara, khususnya Kabupaten Minahasa Selatan merupakan salah satu sentra produksi kelapa terbesar di Indonesia. Bahkan, produksinya mencapai lebih dari 270 ribu ton pada 2021.


Namun, lanjut Teten, produksi kelapa ini belum memberikan nilai tambah bagi petani kecil secara langsung.

"Selama ini petani hanya menjual kelapa utuh. Harganya kadang murah dan nilai tambahnya tidak dapat diterima. Saya dapat gambaran, rata-rata per butir Rp 2 ribu. Ini kalau diolah jadi virgin coconut oil (VCO) bisa Rp 12 ribu rupiah per butir," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Jumat (23/9/2022).

Teten menerangkan untuk setiap 100 kg kelapa dapat menghasilkan 25 kg sabut yang bisa diolah menjadi 7,5 kg cocofiber dengan harga Rp 2 ribu per kg, serta 16 kg coco peat seharga Rp 500 per kg.

Teten menambahkan tempurung kelapa juga dapat diolah menjadi briket atau arang. Menurutnya, permintaan untuk briket atau arang saat ini banyak berdatangan dari luar negeri.

"Pelaku usaha juga sedang investasi besar-besaran pada produk kelapa. Jadi ini punya nilai ekonomi yang besar lebih dari sawit dan tidak ada isu lingkungan. Ini jadi kekuatan unggulan kita," imbuhnya.

Ia menilai para petani kelapa tidak mungkin sanggup mengolah produknya secara mandiri lantaran teknologi yang digunakan cukup mahal. Karenanya, pembangunan RPB ini menjadi langkah besar hilirisasi produk olahan rakyat.

Teten mengingatkan RPB ini harus dirawat dengan baik sehingga bisa bertahan untuk waktu yang lama. Jika RPB ini terbukti berhasil, tegasnya, maka bukannya tidak mungkin pemerintah akan membangun fasilitas serupa di daerah lain di Indonesia.

"Kalau ini berhasil, kami akan terus membangun lagi RPB di berbagai tempat. Jadi bukan hanya kelapa. Di Aceh misalnya, kita bangun RPB olahan nilam, di Kalimantan Timur ada RPB jahe, NTT RPB daging sapi, Jawa Tengah pengolahan rotan. Jadi bergantung keunggulan komparatif daerahnya apa," jelasnya.

Sementara itu, Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar mengatakan daerahnya memiliki lahan seluas 46 ribu hektare untuk ditanami kelapa. Nantinya, terdapat 600 UKM yang akan secara khusus mengembangkan komoditas kelapa dari RPB ini.

Franky optimis pembangunan RPB akan membantu para petani kelapa, khususnya UMKM untuk mendapatkan nilai tambah melalui hilirisasi olahan kelapa.

"Marilah kita bergandengan tangan dan mendukung serta bekerja sama untuk menyukseskan ini. Hanya 5 kabupaten/kota yang menerima proyek pembangunan Rumah Produksi Bersama ini dan Minahasa Selatan beruntung dapat menjadi salah satunya," tandasnya.



Simak Video "33 Tahun Menanti, Masyarakat Minahasa Selatan Akhirnya Dapat Sertifikat"
[Gambas:Video 20detik]
(fhs/ega)