.webp)
Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Makassar menilai penerapan hari ojek online (ojol) atau ojol day terkesan diskriminatif bahkan seolah melarang ASN untuk menggunakan angkutan umum termasuk pete-pete. Organda rencana menggelar mogok massal jika kebijakan ini tidak direvisi.
"Ya sudah pasti ada kecemburuan sosial. Nah ini diskriminasi kalau begini. Ini angkutan umum ini bukan hari ini kita hadir loh di Makassar. Puluhan tahun melayani warga Kota Makassar. Masa kita didiskriminasi seperti ini," ujar Ketua Organda Makassar Zainal Abidin kepada detikSulsel, Senin (19/9/2022).
Pihaknya pun meminta Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto agar bersikap adil. Organda berencana akan mengajukan audiensi bertemu dengan Danny. Hal itu akan dilakukan jika pemberlakuan ojol day menimbulkan pengaruh besar terhadap penumpang angkutan umum (pete-pete).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ya kami lihat ini kan apakah besok ini betul-betul mulai besok ada perubahan total yang terjadi di angkutan umum gara-gara surat edaran (ojol day) itu maka langkah yang pertama adalah kami akan menyurat atau audiensi dengan Pak Wali (minta keadilan)," jelasnya.
Namun jika dalam audiensi atau pertemuan dengan Wali Kota tidak menemukan titik terang, maka organda kata Zainal akan melakukan mogok sekaligus akan melakukan unjuk rasa dengan menghalangi ojol beroperasi di jalan.
"Kalau angkutan di Kota Makassar mogok sama sekali. Maka angkutan umum yang lain tidak ada yang bisa beroperasi. Karena pasti dihalangi. Pasti dihalangi oleh sopir-sopir angkutan umum yang ada di Kota Makassar," tegasnya.
Zainal mengungkapkan saat ini ada 40 sopir pete-pete yang sudah menyampaikan protes dengan adanya program ojol day. Mereka menganggap kebijakan tersebut sama saja seperti melarang pegawai menggunakan angkutan umum padahal banyak di antara mereka yang sudah berlangganan pete-pete.
"Kurang lebih 40 sopir ini keberatan atas adanya surat edaran Wali Kota dengan pengecualian yang dilakukan. Lalu bagaimana dengan angkutan umum pete-pete, bentor dan lain kan mereka sudah punya langganan. Ya sampai 30% lah, penggunaan ASN ke pete-pete itu. Masih tinggi," bebernya.
Pihaknya menuturkan jika salah satu tujuan SE Wali Kota tersebut dikeluarkan untuk menekan inflasi maka seharusnya kewajiban menggunakan angkutan secara umum bukan hanya berlaku untuk ojol saja.
"Seharusnya lebih adil kan. Ataukah nanti, Pak Wali langsung juga keluarkan surat edaran, bahwa untuk menekan inflasi menggunakan angkutan umum, hari Selasa ojol day, hari Rabu pete-pete day, hari Kamis bentor day, dan seterusnya. Kan seharusnya begitu," urainya.
Sementara, Ketua DPD Organisasi Angkutan Sewa Khusus Indonesia (Oraski) Sulsel Andi Julianto berharap penerapan ojol day tersebut merupakan kesungguhan Pemkot Makassar dalam penanganan inflasi Kota Makassar. Bukan karena adanya aksi atas kenaikan BBM lalu.
"Kalau bisa ini direalisasikan, ini sangat membantu teman-teman ojol yang terdampak kenaikan BBM," ujarnya kepada detikSulsel, Senin (19/9).
Pihaknya berharap program ini bisa efektif berjalan. Terutama para ASN yang biasanya pakai kendaraan pribadi nantinya akan memakai ojol. Program ini akan menjadi bonus bagi ojol sekali dalam sepekan.
"Kita berharap aja betul dia (ASN) mengikuti anjuran wali kota. Dan kita berharap wali kota berikutnya itu melanjutkan," harapnya.
(tau/nvl)
