Mantan Ketua RT di Kelurahan Maccini Parang, Kecamatan Makassar, Khairilyen mengatakan, penolakan ini karena pemilu e-voting dianggap rawan kecurangan. Jika tuntutan agar pemilihan dikembalikan secara konvensional tidak dipenuhi, demo dengan massa besar akan diturunkan.
"(Eks ketua RT/RW akan melakukan aksi) parlemen jalanan," ujar Khairilyen saat dihubungi detikSulsel, Kamis (15/9/2022).
Demo penolakan pemilu ketua RT/RW ini akan digelar di 2 titik, yakni Balai Kota Makassar dan DPRD Makassar, Rabu (21/9) mendatang. Massa yang tergabung dalam Aliansi Eks RT/RW Bersatu Kota Makassar akan diturunkan.
Rencana Pemkot Makassar menggelar pemilu ketua RT/RW lewat e-voting dianggap belum jelas. Apalagi Khairil beranggapan mekanisme pelaksanaannya belum disosialisasikan sementara tahun ini akan digelar.
"Tentunya untuk melakukan sistematis pemilu e-voting ini harus melakukan sosialisasi terlebih dahulu," tuturnya.
Menurutnya sistem e-voting juga rawan menimbulkan kecurangan. Hal ini harus jadi pertimbangan untuk pelaksanaan pemilu ketua RT/RW yang jujur dan adil.
"Kami sangat menghindari hal hal yang bentuknya kecurangan. Bisa saja kan hal hal seperti ini menjadi skenario atau kemudian cara untuk menenangkan orang orang yang mereka inginkan. Itu kami hindari hal hal seperti itu," ucap Khairil.
Selain itu warga dianggap belum siap dengan sistem pemilu ketua RT/RW Makassar lewat e-voting. Makanya pihaknya menyarankan agar pemilihan dikembalikan secara konvensional lebih dulu.
"Jadi tidak ada salahnya kalau ini mau dikembalikan seperti yang lalu-lalu saja. (Pemilu secara) konvensional. Karena alasannya masyarakat kita belum siap," imbuhnya.
Sementara Ketua Komisi A DPRD Kota Makassar Rachmat Taqwa Quraisy menuturkan, pemilu ketua RT/RW lewat e-voting patut diapresiasi. Warga harus beradaptasi dengan perkembangan zaman teknologi.
"Masyarakat harus beradaptasi dengan perkembangan zaman ini. Kita tidak boleh terpaku dengan sistem yang lama. Kita sama sama mempelajari hal ini. Ini kan pasti pemerintah kota mensosialisasikan dulu sebelum melaksanakan," ucap Rachmat.
Legislator fraksi PPP ini tak menampik adanya kekhawatiran potens kecurangan pemilu e-voting ini. Namun dirinya berharap agar program Pemkot Makassar didukung.
"Tentunya lebih efisien, tidak lagi menggunakan kertas suara, dan lain-lain. Banyak hal yang bisa kita lirik dalam hal penerapan e-voting itu. Ya, Kekurangannya itu menimbulkan rasa was-was ada kecurangan. Itu saja saya rasa," paparnya.
Rachmat yakin Pemkot Makassar akan mengawal ketat pelaksanaannya. Dengan melibatkan pihak DPRD, termasuk masyarakat sendiri.
"Tentunya kami akan meminta ke pemerintah kota dalam hal panitia penyelenggara pemilihan panitia ini melibatkan semua unsur baik itu unsur pemerintah kota DPRD tokoh masyarakat tokoh agama, agar kita sama sama mengawasi," ujarnya.
Diketahui Pemkot Makassar berencana menggelar pemilu raya RT/RW Makassar pada November 2022. Pemungutan suara berbasis android dilakukan di smartphone.
(sar/sar)