.webp)
Serapan APBD Pemkot Makassar 2022 di 25 SKPD masih rendah alias di bawah 40 persen. Hasil itu membuat pembahasan APBD Perubahan di DPRD Makassar berjalan alot sampai saat ini.
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto juga telah mengakui banyaknya SKPD yang serapannya masih jauh dari harapan. Hal ini pula yang membuat Danny geram sehingga mengancam para pejabat Pemkot Makassar.
"Semua yang di bawah (target realisasi) TPP-nya (tambahan penghasilan pegawai) ditahan. Tidak boleh keluar-keluar. SPPD tidak boleh keluar (ditahan)," ungkap Danny kepada wartawan, Jumat (2/9/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, Danny hanya mengancam untuk menahan TPP para ASN buntut serapan APBD yang rendah. Namun belakangan Danny juga mengancam menahan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) pegawai. Danny menyebut tidak akan memberikan izin perjalanan keluar daerah.
"Biar apapun acaranya (di luar daerah) saya ndak keluarkan izin keluar daerah. Kan SPPD ada di situ," tegasnya.
Menurut Danny, pihaknya akan membuat tim percepatan penyerapan anggaran dan pengendalian inflasi. Selain itu, sasaran kinerja pegawai (SKP) dari Wali kota yang telah diisi pegawai akan dibatalkan. Danny mengaku kini akan mengisi sendiri SKP tersebut sehingga akan menilai secara fair kinerja pegawai.
"Kalau saya kasih angka mati (SKP), tidak akan pernah naik pangkat dan jabatannya. Bahkan bisa nonjob. Makanya saya angkat pak Sudirman (mantan Sekda Sidrap) sebagai penasehat untuk menyelidiki ini kenapa penyerapan anggaran rendah," jelasnya.
Danny pun meminta agar SKPD lebih maksimal membahas progres serapan anggaran di DPRD Makassar. Ini lantaran DPRD Makassar disebut Danny sudah serius mengawal serapan anggaran sementara SKPD sering tak siap saat pembahasan.
"Saya kasihan juga teman di DPRD, mereka sudah siap tapi kita yang tidak siap, kan memalukan itu. Keseriusan DPRD membahas anggaran harus diimbangi keseriusan kita," bebernya.
Adapun 25 SKPD yang serapannya masih rendah atau di bawah 40 persen telah dirangkum detikSulsel sebagai berikut:
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 39,99%
- Kecamatan Ujung Tanah 38,65%
- Dinas Kesehatan 38.50%
- Dinas Perikanan dan Pertanian 38,16%
- Dinas Penanggulangan Bencana Daerah 38,13%
- Dinas Perpustakaan 37,15%
- Dinas Komunikasi dan Informatika 36,45%
- Kecamatan Kepulauan Sangkarrang 35,98%
- Dinas Pariwisata 34,87
- Dinas Perhubungan 34,78
- Badan Pendapatan Daerah 33,81%
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 33,09%
- Dinas Kebudayaan 31,09%
- Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman 30,39%
- Dinas Pertanahan 29,36%
- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 28,07%
- Dinas Penataan Ruang 25,81%
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 25,66%
- Dinas Sosial 23,07%
- Dinas Lingkungan Hidup 22,22%
- Dinas Perdagangan 21,38%
- Dinas Ketahanan Pangan 19,61%
- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 18,62%
- Dinas Pemuda dan Olahraga 12,96%
- Dinas Pekerjaan Umum 4,83%.
Simak selanjutnya alot pembahasan APBD Perubahan di DPRD Makassar...
Pembahasan APBD Perubahan Alot di DPRD Makassar
Kondisi serapan APBD Pemkot Makassar 2022 yang masih rendah turut menjadi perhatian Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar. Pembahasan APBD Perubahan pun menjadi alot buntut serapan anggaran masih jauh dari harapan.
"Yang problem ini kan begitu banyak program yang dibuat SKPD tidak punya perencanaan yang baik," kata Juru Bicara Banggar DPRD Makassar Mario David dalam keterangannya, Senin (5/9).
Ada beberapa program yang disebut tidak berjalan sementara anggarannya terbilang besar. Mario mencontohkan, ada pembangunan rumah sakit hingga gedung sekolah.
Mario lantas menilai hal tersebut sebagai preseden buruk bagi DPRD Makassar lantaran banyak program yang terkesan disia-siakan Pemkot. Sementara jika masih dipaksakan di APBD Perubahan maka dipastikan sulit bisa terlaksana dengan baik.
"Misalnya pembuatan gedung-gedung. Di Pariwisata misalnya perahu pinisi, di rumah sakit, di dinas pendidikan ada sekolah. Yang sifatnya konstruksi, jangan dilanjutkan karena bisa jadi sia-sia," tegasnya.
Dia mengatakan, program fisik yang tidak berjalan dengan baik sudah semestinya dirasionalisasi. Apalagi menurutnya, waktu tiga bulan untuk menjalankan program fisik di APBD Perubahan sangat singkat alias sulit.
"Yang sudah masuk di dalam ULP tetap dilanjutkan, tapi yang belum akan dirasionalisasi," imbuhnya.
Lebih lanjut Mario mengatakan saat ini pembahasan APBD Perubahan sudah mulai masuk ke komisi-komisi. Agenda pembahasannya pun disebut sedikit molor lantaran kondisi serapan anggaran yang masih rendah.
"Akhir September ini (sudah harus ketuk palu). Kalau perubahan sesuai aturan itu sampai tanggal 30 September. Kalau pokok sebelum tanggal 30 November," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar Adi Rasyid Ali mengungkap pembahasan APBD Perubahan 2022 Pemkot Makassar berlangsung alot. Salah satu masalahnya karena realisasi anggaran yang masih kurang.
"Namanya pembahasan pasti ada yang debat itu biasa, artinya melihat programnya pemerintah apakah tepat sasaran. Tapi masih berjalan dengan baik," kata Adi Rasyid Ali yang akrab disapa ARA.
"Yang kami lihat dan jadi atensi mengenai realisasi serapan anggaran kurang yah, artinya masih banyak anggaran yang belum bisa dibelanjakan sehingga belum maksimal yang dirasakan masyarakat," lanjutnya.
