.webp)
Komisaris Sam Air Kapten Pupung mengatakan sebenarnya sudah ada rencana melakukan uji coba penerbangan rute Makassar-Bone di Bandara Arung Palakka. Namun, rencana uji coba terkendala lantaran belum ada Memorandum of Understanding (MoU) dari hasil lelang.
"Penunjukan langsung maksimal Rp 200 juta, kalau lebih dari itu harus lelang. Karena kalau tidak melalui lelang nanti di akhir kerja sama akan ada audit BPK. Kita tidak ingin ada yang dirugikan," kata Pupung saat dikonfirmasi, Kamis (1/9/2022).
Kendati demikian, Pupung mengaku pihak Sam Air sudah sangat bersedia untuk beroperasi di Bandara Arung Palakka. Apalagi harga tarif batas atas sudah disepakati di peraturan menteri sebanyak Rp 289 ribu dan tarif batas bawah Rp 101 ribu.
"Kalau kerja sama kami dari Sam Air siap. Sam Air sudah sangat bersedia, pesawat juga stand by. Direktur kami juga sangat mendukung ini," sebutnya.
Pupung menambahkan, Sam Air saat ini beroperasi di area Maluku dengan melayani kontrak APBN selama satu tahun. Saat ini, Sam Air memiliki total 4 pesawat.
"Untuk di Bone satu pesawat yang akan melayani rute Bone-Makassar. Untuk jumlah seat pesawat ada 17, namun yang dijual hanya 15 seat," jelasnya.
Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Arung Palakka, Semuel T Duma mengungkapkan, bandara sudah siap beroperasi. Seluruh fasilitas hingga personel sudah disiapkan.
"Bandara sudah siap baik dari fasilitas landasan, peralatan, dan personel. Kendalanya sisa prosedur penggunaan dana hibah dan MoU dengan maskapai," kata Semuel T Duma saat ditemui detikSulsel, Kamis (1/9).
Samuel menegaskan, saat ini kendalanya ada di subsidi tiket yang belum sesuai regulasi. Pemda Bone baru akan melakukan lelang untuk menentukan maskapai yang berhak mendapatkan subsidi tersebut.
"Pemda baru akan melakukan lelang untuk itu. Kalau terkait bandara sudah sangat siap. Kapan pun pesawat masuk, bandara siap," tegasnya.
Sementara itu, Kabid Lalu Lintas Dishub Sulsel Aruddini menjelaskan, awalnya untuk uji coba penerbangan dijadwalkan pada Sabtu (3/9) mendatang. Namun, rencana itu terkendala regulasi.
"Harusnya badan usaha yang mengelola ongkos angkutan udara kemudian bekerja sama dengan pihak operator. Kalau subsidi tiket dari provinsi sudah ada. Tahap awal itu Rp 3,7 miliar kita alokasikan untuk bantuan ongkos angkut," sebutnya.
"Kami dari Dinas Perhubungan ini harga mati untuk Bandara Bone. Karena perintah gubernur, Bandara Bone adalah prioritas Pak Gubernur," sambung Aruddini.
(asm/sar)
