.webp)
Pemilik SPBU hingga anggota DPRD di Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) ikut menolak rencana kenaikan harga BBM. Mereka bersama-sama menandatangani petisi yang disiapkan oleh mahasiswa yang tergabung dalam HMI Cabang Bone.
"Dengan tegas kami menolak agenda pemerintah untuk menaikkan tarif harga BBM. Dampaknya pada semua sektor di Bone, karena mayoritas masyarakat kita adalah petani yang notabenenya adalah menengah ke bawah," kata Jenderal Lapangan Rafli Fasyah saat ditemui detikSulsel di Kantor DPRD Bone, Rabu (31/8/2022).
Rafli menyebut dengan naiknya harga BBM akan berdampak pada kenaikan barang-barang yang lain secara otomatis. Begitu juga efeknya ke masyarakat semua sektor terdampak, seperti sektor ekonomi, pertanian, peternakan, dan lainnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dari HMI Cabang Bone akan terus melakukan pengawalan terhadap wacana kenaikan BBM ini. Mau itu dinaikkan atau pun tidak akan dilakukan aksi," tegasnya.
Tak hanya penolakan rencana kenaikan harga BBM, mahasiswa juga meminta pemerintah daerah dan pihak terkait mengawasi penyaluran BBM subsidi di Kabupaten Bone. Sebab sudah hampir 1 bulan ini solar langka bagi petani dan nelayan.
"Kami meminta pemerintah untuk mengawasi dan memberantas mafia sektor minyak yang menggunakan BBM subsidi tidak untuk peruntukannya. Karena pihak DPRD sudah bersepakat menerima aspirasi kami dan harus dilakukan pengawasan terhadap SPBU yang nakal," jelasnya.
Sementara Ketua DPRD Bone Irwandi Burhan mengaku pihaknya menyatakan sikap ikut menolak wacana kenaikan harga BBM itu.
"Berdasarkan peraturan perundang-undangan kewenangan kami di DPRD ini kami tidak punya ruang untuk memutuskan. Namun memberikan dukungan sebagaimana yang disampaikan mahasiswa dengan melakukan koordinasi dengan jaringan fraksi kami di DPR RI," ucapnya.
Irwandi menuturkan selain itu aspirasi terkait penyalahgunaan BBM bersubsidi. Mereka memastikan agar BBM subsidi ini harus digunakan oleh yang berhak.
"Mereka tuntut agar mengawasi soal penyaluran BBM subsidi, dan memastikan agar SPBU juga memberikan kuota kepada masyarakat yang sudah memiliki rekomendasi," sebutnya.
"Kami sudah melakukan RDPU dengan semua pihak (SPBU, Polres Bone, OPD Pemkab Bone). Tentunya pihak kepolisian juga sudah melakukan penangkapan terhadap oknum dan kami akan meningkatkan pengawasan," sambung Irwandi.
(hsr/hmw)
