Sopir truk yang tergabung dalam Forum Gabungan Sopir Samarinda (FGSS) menggelar demo di depan Balai Kota Samarinda. Dalam aksinya para sopir meminta Pemkot Samarinda mengatasi kelangkaan BBM jenis solar.
"Kami minta Pemkot Samarinda mampu memberikan solusi, utamanya keluhan para sopir soal kelangkaan BBM serta uji KIR yang mengharuskan pemotongan bak dump truck. Kami merasa dipersulit," ucap Koordinator Aksi FGSS, Hendra kepada awak media usai gelar aksi demo, Rabu (23/8/2022).
Aksi demo kelangkaan BBM ini membuat sejumlah ruas jalan ditutup lantaran truk parkir di badan jalan pada Rabu (24/8). Hendra mendesak Pemkot Samarinda mengawasi serta menindak SPBU nakal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami cuma dibatasi 80 liter, sedangkan di luar sana banyak oknum-oknum sampai 3 kali isi sedangkan kami cuman 80 liter, padahal kami pakai sendiri, dari itu lah kami minta Pemkot atau aparat kepolisian dapat mengawasi SPBU yang ada di Samarinda," ungkapnya.
Hendra juga menyinggung sulitnya supir truk mendapatkan kartu pengisian BBM dari Dinas Perhubungan Kota Samarinda, yang mana membuat banyak supir tidak dapat mengisi bahan bakar.
"Kalau kami tidak punya kartu tidak bisa isi BBM, sedangkan kartu dikeluarkan oleh Dishub, katanya akan dipermudah ternyata dipersulit. Sebelum 17 Agustus kemarin kami juga lakukan aksi, katanya oleh Dishub mau diberi solusi tapi sampai sekarang tidak ada, makanya kami kesini," bebernya.
Sementara Wali Kota Samarinda Andi Harun berdalih, kondisi tersebut hampir terjadi di seluruh wilayah di Indonesia di tengah isu kenaikan BBM. Namun pihaknya telah mengusulkan penambahan kuota BBM.
"Kuota kita sudah sampaikan surat, kami bisa memahami benar yang dirasakan oleh masyarakat karena ini se-Indonesia mengalaminya soal ini. Dan sebagian pengamat mengatakan, ini kemungkinan reaksi atas rencana kenaikan BBM," kata Harun saat menemui para pendemo.
Mengenai pemotongan bak dump truck yang menjadi keluhan para sopir, dijelaskan Harun bahwa hal itu merupakan amanat dari peraturan yang lebih tinggi. Intinya, demi keamanan dalam berkendara di jalan umum.
Harun pun menepis bahwa jasa pemotongan bak dump truck hanya ada di Samarinda. Dirinya mencontohkan di Surabaya juga sudah berlaku dengan biaya Rp 20 juta.
"Di Samarinda juga ada, dan biayanya tak sebesar itu. Hanya nanti tempatnya akan kita rilis beberapa hari ke depan," ujar Harun.
Selain itu, soal adanya mafia di SPBU yang mengakibatkan masyarakat dirugikan, mantan Wakil DPRD Kaltim itu menduga adanya ketidaktransparan Pertamina dalam pendistribusian BBM.
"Jangan-jangan sudah ada tapi mereka tidak transparan, pokoknya ini pertamina biang keroknya. Saya tidak akan pernah berhenti bersuara itu karena mereka yang membuat masalah, mereka pengawasnya, mereka yang menikmati hasilnya kita yang dapat getahnya kan kasian pemerintah, dan aparat penegak hukum," pungkasnya.
(hsr/sar)