Ketua DPRD Bone Tegaskan Gaji PPPK Tidak Boleh Ditunda Setelah Terima SK

Agung Pramono - detikSulsel
Minggu, 14 Agu 2022 15:37 WIB
Suasana penyerahan SK pengangkatan kepada 316 PPPK guru di lingkungan Pemkab Tabanan yang berlangsung di Gedung Kesenian I Ketut Maria, Jumat (8/7/2022).
Foto: Chairul Amri Simabur/detikBali
Bone -

Pemkab Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) akan menyerahkan Surat Keputusan (SK) untuk 1.575 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru pada 5 September mendatang. DPRD Bone lantas menegaskan gaji PPPK guru tidak boleh ditunda.

"Gaji PPPK tidak bisa ditunda. Begitu keluar SK-nya harus dibayarkan," kata Ketua DPRD Bone Irwandi Burhan kepada detikSulsel Minggu (14/8/2022).

Irwandi menyebut anggaran di tahun 2022 dan utamanya 2023 nanti mengalami penurunan. Sebenarnya bukan jumlahnya yang berkurang, melainkan yang akan dibiayai bertambah, salah satunya PPPK.


"Tahun ini PPPK di-SK-kan jumlahnya 1.575, berdasarkan dari surat Kemenkeu jumlah penggajiannya sekitar Rp 74 miliar. Sehingga ada prioritas lain yang butuh pendanaan akan ditunda, karena kebutuhan gaji PPPK sangat mendesak," sebutnya.

Irwandi menambahkan perekrutan PPPK berawal dari janji bahwa gajinya akan ditanggung oleh APBN. Janji tersebut membuat pihak Pemkab Bone mengusulkan 3.491 tenaga PPPK.

"Memang betul bahwa dana itu melalui DAU (Dana Alokasi Umum) masuk. Secara akumulatif DAU itu tidak bertambah, karena gaji PPPK ada dalam DAU," jelasnya.

Sementara itu, Kepala BKAD Bone Najamuddin menjelaskan anggaran yang disiapkan untuk penggajian PPPK sudah disiapkan.

"Kalau dana untuk membayar dari bulan Oktober sampai Desember 2022 sudah cukup. Jumlahnya mencapai Rp 50 miliar lebih, teknisnya nanti di kantor," ucapnya.

Sebelumnya, sebanyak 1.575 PPPK guru di lingkup Pemkab Bone akan menerima surat keputusan (SK) pengangkatan pada September 2022. Mereka selanjutnya dijadwalkan menerima gaji pada terhitung mulai Oktober.

"Badan Kepegawaian Negara sudah mengeluarkan Nomor Induk Pegawai yang selanjutnya untuk dibuatkan SK Bupati. Insyaallah tanggal 5 September dibagikan semua SK-nya," kata Plt Kepala BKPSDM Bone Rusli kepada detikSulsel Jumat (5/8).

Rusli menyebut, pemerintah daerah (pemda) berkewajiban menindaklanjuti terbitnya NIP itu dengan SK Bupati Bone. Namun proses pengusulan ini memakan waktu 30 hari kerja.

"Setelah diterima NIP, aturan batas waktunya ditindaklanjuti Pemda sekitar 30 hari kerja. Jadi NIP diterima Agustus maka akan diserahkan SK ke PPPK pada bulan September mendatang," sebutnya.



Simak Video "Longsor Tutup Jalan di Parepare Sulsel, 4 Rumah Terdampak"
[Gambas:Video 20detik]
(hsr/hmw)