Kekayaan Sambo Tak Tercatat di LHKPN, KPK Ungkap Dokumen Belum Dilengkapi

Tim detikNews - detikSulsel
Rabu, 10 Agu 2022 18:59 WIB
Irjen Ferdy Sambo akhirnya selesai diperiksa oleh Dittipidum Bareskrim Polri. Sambo keluar dari kantor Dittipidum setelah diperiksa tujuh jam.
Foto: Irjen Ferdy Sambo. (Rifkianto Nugroho/detikcom)
Jakarta -

Harta kekayaan Mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo ternyata belum tercatat di situs resmi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau e-LHKPN. Menurut KPK, Sambo melengkapi beberapa dokumen LHKPN sebelum dirinya ditetapkan menjadi tersangka pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J.

"KPK telah menerima LHKPN atas nama yang bersangkutan untuk tahun pelaporan 2021. Namun, ada kelengkapan dokumen yang masih harus dilengkapi. Sehingga, sampai hari ini belum dapat dipublikasikan di situs e-LHKPN," kata Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati kepada wartawan dilansir dari detikNews, Kamis (10/8/2022).

KPK disebutnya sudah menyampaikan dokumen apa saja yang harus dilengkapi dalam pelaporan LHKPN ke Ferdy Sambo. Setelah dinyatakan lengkap, barulah dokumen itu bisa diterbitkan di situs LHKPN.


"Kami telah menyampaikan hasil verifikasi dan kelengkapan yang harus disampaikan. Setelah diperbaiki dan dinyatakan lengkap secara administratif, akan dipublikasikan melalui situs e-LHKPN dan terbuka untuk umum," bebernya.

Ipi mengungkapkan, KPK juga telah berkoordinasi dengan Polri. Menurutnya, KPK selalu terbuka untuk memberikan asistensi dalam pengisian kewajiban LHKPN di lingkungan Polri.

"KPK juga telah berkoordinasi dengan Polri dan selalu terbuka untuk memberikan asistensi terkait pengisian dan pemenuhan kewajiban LHKPN untuk seluruh wajib lapor di lingkungan Polri," tambahnya.

Sekadar dikatahui, Irjen Ferdy Sambo merupakan Perwira Tinggi Polri yang terakhir mengemban jabatan sebagai Kadiv Propam sebelum dinonaktifkan terkait penembakan yang menewaskan Brigadir J. Ferdy Sambo seharusnya melaporkan harga kekayaannya ke KPK, namun hasilnya nihil.

Sebagai pejabat negara, sudah seharusnya Ferdy Sambo menyerahkan LHKPN ke KPK. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.



Simak Video "Irjen Ferdy Sambo, Awalnya Belasungkawa Ternyata Dia Pelakunya"
[Gambas:Video 20detik]
(asm/nvl)