Sulawesi Barat

Pj Gubernur Sulbar Temui Trenggono, Bahas Pengembangan Sektor Perikanan

Atta Kharisma - detikSulsel
Selasa, 02 Agu 2022 21:00 WIB
Pemprov Sulbar
Foto: Dok. Pemprov Sulbar
Jakarta -

Pj Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik bertemu dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) RI Sakti Wahyu Trenggono di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, ia membahas soal potensi perikanan dan kekayaan laut Sulbar yang dapat dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat.

"Kami memaparkan tentang potensi perikanan Sulbar. Kebutuhan nelayan saat ini serta permasalahan yang muncul untuk membuat nelayan di Tanah Mandar lebih sejahtera di masa datang," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (2/8/2022).

Akmal Malik menjelaskan kebutuhan nelayan yang jumlahnya saat ini sangat besar di Sulbar menjadi dukungan modal dan bantuan dari sisi peralatan tangkap.


"Kalau Kementerian Kelautan dan Perikanan bisa menghibahkan kapal-kapal sitaan pada nelayan di Sulbar, atau dibantu pengadaan kapal, maka akan sangat membantu meningkatkan kesejahteraan para nelayan, khusus untuk sektor perikanan tangkap," tuturnya.

Di sisi lain, Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu mengungkapkan perikanan budidaya membutuhkan dukungan kebijakan, utamanya terkait kerja sama dengan pihak ketiga dalam meningkatkan produksi serta dukungan teknologi.

Terkait pelaksanaan usaha perikanan tangkap di Sulbar, Akmal Malik mengatakan saat ini terdapat 18.272 orang nelayan yang mengelola sebanyak 7.897 kapal. Namun, kekuatan kapal tangkap masih tidak maksimal karena hanya didominasi kapal motor di bawal 0,5 GT atau kapal nelayan menggunakan motor tempel.

"Secara internal, Pemprov Sulbar sudah menyiapkan beberapa rencana, seperti pengadaan kapal penangkap ikan, pengadaan pabrik es, pembangunan cold storage hingga pengembangan budidaya udang," imbuhnya.

Kendati demikian, dari program yang direncanakan itu masih akan dilakukan evaluasi terkait prioritas pelaksanaan. Misalnya pengadaan cold storage. Akmal Malik menilai program tersebut belum terlalu mendesak diperlukan.

Ia menjelaskan selain karena jumlah hasil tangkapan nelayan tidak signifikan, pengadaan cold storage tersebut juga akan membebani biaya listrik yang ditanggung. Jika tangkapan nelayan besar, lanjut Akmal Malik, maka pasti pelaku usaha atau pihak ketiga sebagai pengumpul akan membangun cold storage sendiri.

"Untuk kebutuhan di sektor perikanan tangkap, masalah di Sulbar adalah potensi besar tetapi keterbatasan pada peralatan. Kapal nelayan kita kapasitasnya hanya 2GT sampai 10 GT. Bahkan, untuk ukuran 10 GT jumlahnya tidak sampai 700-an unit dan yang lebih besar dari itu kebanyakan bukan nelayan asal Sulbar," paparnya.

Di bidang perikanan budi daya, Akmal Malik menyebut OPD terkait dinilai tidak mampu mengkolaborasi program pengembangan budidaya udang yang menjadi program andalan Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini.

"Padahal, untuk program pengembangan udang, kita target lahan seluas 1000 hektare. Saat ini kita sudah siap 400 hektare yang tersebar di empat kabupaten," tukasnya.

Mendengar pemaparan tersebut, Trenggono segera menugaskan Dirjen Budidaya Perikanan untuk meninjau 400 hektare lahan untuk pengembangam budi daya udang pada empat kabupaten di Sulbar.

"Potensinya (potensi perikanan di Sulbar) sangat besar akan tetapi belum digarap secara maksimal. Kementerian Kelautan dan Perikanan akan dukung penuh," tandasnya.

(akn/ega)