.webp)
Pedagang di Pasar Rantepao, Toraja Utara, Sulawesi Selatan (Sulsel) mengeluhkan rencana relokasi oleh pemerintah. Pasalnya Pemkab Toraja Utara belum menyiapkan tempat yang layak untuk relokasi pedagang.
"Sampai saat ini Pemda Toraja Utara belum berikan kami tempat untuk berjualan kalau lapak kami digusur, padahal sudah mau sebulan ini. Saya kira mereka tidak pikirkan kita rakyat kecil ini," kata Juniarti, salah seorang pedagang kepada detikSulsel, Jumat (22/7/2022).
Diketahui, sedikitnya ada 100 pedagang di Pasar Rantepao yang lapaknya akan digusur untuk proyek pembangunan perpustakaan dan alun-alun kota Toraja Utara. Namun hingga saat ini Pemda Toraja Utara belum juga memberikan solusi soal relokasi pedagang itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Juniarti mengungkapkan, sebenarnya Pemda sudah memberikan dua pilihan yakni Pasar Bolu dan Pasar Pagi untuk relokasi pedagang. Namun tempat tersebut ditolak karena kondisinya sangat sempit.
"Kami juga tidak mau sembarang tempat. Kami di sini banyak pelanggan, terus mau direlokasi di Pasar Bolu yang tidak ada pembeli. Kalau di Pasar Pagi itu sangat sempit, di sana saja pedagang desak-desakan bagaimana kalau kita masuk lagi," ungkap Juniarti.
Kepala Bappeda Toraja Utara, Paris Salu mengutarakan Pemda Toraja Utara hanya bisa menyiapkan kedua pasar tersebut untuk relokasi pedagang pasar sore. Dua lokasi ini sudah sangat baik bagi pedagang.
"Ya kami cuma punya dua tempat, di pasar Bolu dan pasar pagi. Cuma itu solusi yang kami tawarkan. Tapi itu kan ditolak mereka (pedagang) saya juga kurang paham," ujarnya.
Paris mengatakan pihaknya akan tetap melakukan relokasi pedagang di lokasi. Menurut dia, hal ini untuk melancarkan pembangunan perpustakaan dan alun-alun kota.
"Pembangunan perpustakaan dan alun-alun kota secepatnya harus dilaksanakan. Semua prosesnya juga sudah siap. Tinggal kesepahaman dengan pedagang ini," ucap Paris.
Sementara itu, Ketua DPRD Toraja Utara Nober Rante Siama menentang rencana Pemda Toraja Utara jika berani menggusur pedagang tanpa merelokasi ke tempat yang layak. Menurutnya, jika Pemda tetap ingin menggusur, itu akan melecehkan lembaga legislatif.
"Coba saja bongkar kalau berani. Lembaga yang bertanda tangan ini. Kalau eksekutif berani, pelecehan lembaga namanya," tegasnya.
"Pedagang ini kooperatif, mereka tidak menolak relokasi. Hanya saja tempatkan mereka di tempat yang layak. Saya tanya, mana yang lebih penting, kepentingan masyarakat atau hal-hal lain. Mereka yang bertanggungjawab dalam hal ini, kepentingan masyarakat alasan utama kenapa pemerintah dibentuk," lanjut Nober.
(hmw/tau)
