Dugaan Maladministrasi Timsel Direksi BUMD Makassar Diusut Ombudsman

Makassar -

Kasus dugaan maladministrasi seleksi direksi dan dewan pengawas (dewas) badan usaha milik daerah (BUMD) Makassar tengah diusut Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan (Sulsel). Tim seleksi (timsel) BUMD bakal diperiksa meski proses seleksi berakhir dan pejabat hasil lelang sudah dilantik.

Ombudsman Perwakilan Sulsel mengagendakan pemeriksaan kepada timsel seleksi BUMD Makassar pada Rabu (20/7/2022) hari ini.

"Untuk efektivitas, besok (hari ini) tim pemeriksa akan klarifikasi langsung ke timsel," tegas Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulsel Ismu Iskandar kepada detikSulsel, Selasa (19/7).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tim pemeriksa Ombudsman akan mendatangi langsung kantor Balai Kota Makassar. Timsel lelang jabatan BUMD Makassar akan dimintai keterangan terkait proses seleksi.

"Tim pemeriksa yang ke kantor Balai Kota, biar mudah kalau ada dukungan data yang dibutuhkan," lanjut Ismu Iskandar.

Agenda pemeriksaan oleh Ombudsman Perwakilan Sulsel ini merupakan tindak lanjut adanya aduan yang masu ke pihaknya. Setelah sejumlah peserta seleksi BUMD Makassar protes dan melaporkan adanya dugaan maladministrasi dalam pelaksanaan seleksi calon direksi dan dewas.

Ismu Iskandar mengaku ada 4 peserta seleksi yang sudah melapor ke kantor Ombudsman. Laporan atas dugaan maladministrasi inilah yang sementara diusut kebenarannya.

"Sejauh ini baru 4 (peserta seleksi BUMD Makassar yang melapor ke Ombudsman Sulsel)," bebernya.

Laporan pertama diterima dari seorang peserta pada Selasa (12/7). Sehari setelahnya menyusul aduan yang sama dari 3 peserta lainnya.

"Yang pertama itu datang sendiri terus mau minta dirahasiakan identitasnya. Berbeda dengan 3 orang kemarin karena sudah terpublish," tandasnya.

Pihaknya belum mau sesumbar lebih jauh soal pemeriksaan yang dilakukan. Tim Ombudsman Sulsel ingin fokus mengumpulkan bahan keterangan pihak terkait lebih dulu.

"Pemeriksaan akan fokus ke dugaan maladministrasinya pada proses seleksi yang ada," ujar Ismu Iskandar.

Saat ini Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto sudah melantik direksi dan dewas hasil lelang BUMD Makassar. Ombudsman Sulsel pun enggan berasumsi lebih jauh terkait adanya opsi pembatalan hasil lelang jika ditemukan pelanggaran dalam proses seleksi.

"Nanti tindakan koreksi sebagai output akan disesuaikan dengan hasil pemeriksaan," jelasnya.

Simak Respons Wali Kota Makassar di halaman selanjutnya.

Respons Danny usai Lantik Direksi-Dewas BUMD

Wali Kota Makassar Danny Pomanto tak menampik jika ada peserta lain yang tidak puas dengan hasil seleksi jabatan BUMD Makassar. Namun dia enggan mengomentari hal tersebut lebih jauh.

"Izinkan saya menyampaikan permohonan maaf kalau ada kesalahan, insyaallah itu adalah hal-hal yang di luar dari pada kemampuan kami," ucap Danny usai melantik direksi dan dewas BUMD Makassar di Baruga Anging Mammiri Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Selasa (19/7).

Diketahui Danny melantik 22 direksi dan 23 dewas dari 5 BUMD Makassar yang dilelang, yakni PDAM, PD Pasar Makassar Raya, PD Parkir Makassar, dan PD Terminal Makassar Metro.

Sementara direksi dan dewas di PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) belum dilantik lantaran masih menunggu rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"(Pelantikan direksi dan dewas PT BPR) masih tunggu OJK," pungkasnya.

Simak tudingan peserta seleksi BUMD di halaman berikutnya.

Tudingan Pelanggaran Prosedural Seleksi BUMD

Seleksi jabatan pimpinan BUMD Makassar dituding cacat prosedural dan terindikasi maladminitrasi. Hal inilah yang kemudian dilaporkan peserta seleksi BUMD Makassar ke Ombudsman Perwakilan Sulsel untuk diusut.

"Yang kami laporkan ke Ombudsman Perwakilan Sulsel adalah adanya indikasi pelanggaran prosedural," ucap salah seorang peserta seleksi calon direksi di PDAM Makassar Natsar Desi saat dihubungi, Kamis (15/7).

Natsar turut menyoroti Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar M Ansar ikut dalam seleksi lelang jabatan BUMD Makassar. Pasalnya Ansar sebagai ketua tim seleksi (timsel) justru ikut dan lolos sebagai calon dewas di PDAM Makassar sebelumnya.

"Tindakan tidak etis oleh ketua tim penilai, pak Sekda Kota Makassar dalam hal ini Pak Ansar yang sekaligus memberi nilai pada dirinya sekaligus melakukan penilaian terhadap peserta baik calon dewas maupun calon direksi," pungkasnya.