.webp)
Sejumlah mahasiswa mendatangi kantor DPRD Makassar. Mereka meminta operasional food court atau pujasera Hanggar Talasalapang ditutup secara permanen.
Pantauan detikSulsel di lokasi, Jumat (15/7/2022), massa aksi awalnya memenuhi gerbang depan DPRD Kota Makassar. Tidak lama kemudian kedatangan mereka diterima oleh pihak DPRD Kota Makassar.
Mahasiswa meminta penjelasan kepada para Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar yang menyerahkan tindak lanjut Hanggar Talasalapang ke Pemkot Makassar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"DPRD komisi A sudah mengembalikan ke pemkot setelah RDP (rapat dengar pendapat) karena dari situ yang menjadi dasar kok bisa-bisanya mempersilahkan Pemkot menindaklanjuti Hanggar padahal kalian (Komisi A) yang memulai ini," kata salah satu demonstran.
Sikap demonstran sempat semakin memanas sebab tidak ada satupun anggota komisi A dari DPRD Kota Makassar yang menemui para demonstran. Namun belakangan Humas DPRD Kota Makassar Muhammad Akbar Rasyid turun tangan menemui mahasiswa.
"Kami beberapa kali aksi tapi tidak ada yang mau temui kami, kami pertanyakan, apa benar anggota DPRD sudah masuk angin?" ucap salah satu demonstran di ruang aspirasi.
Humas DPRD Kota Makassar Akbar Rasyid mengatakan bahwa komisi A sedang melaksanakan Monev (Monitoring Evaluasi) sehingga tidak ada anggota Komisi A yang dapat menemui demonstran.
"Kami mohon maaf, tidak ada anggota Komisi A yang bisa menemui, tapi kami usahakan aspirasi adek-adek ini tersampaikan," paparnya.
Para demonstran menolak untuk meninggalkan ruang aspirasi hingga ditemui oleh Anggota DPRD Kota Makassar. Akhirnya Anggota Komisi C Fasruddin Rusli dari Fraksi PPP Kota Makassar menemui demonstran.
Rusdin mengatakan bahwa Amdal Lalin Hanggar Talasalapang sedang berproses izinnya. Dia berjanji akan kembali memanggil pihak Hanggar Talasalapang untuk segera menyelesaikan izin tersebut.
"Amdal lalin itu sudah ada, pihak Hanggar sudah mengurus, tapi kami belum lihat amdal lalin mereka," ucap Rusdin di hadapan para demonstran.
Sebelumnya, Hanggar Talasalapang disorot oleh DPRD Makassar karena menyalahgunakan izin usaha. Hanggar Talasalapang diketahui tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
"Apabila ditemukan pelanggaran, Pemkot Makassar harus tegas. Tidak boleh kita diatur oleh kegiatan dari pengusaha yang tidak berdasarkan aturannya," tegas Rudianto yang dikonfirmasi, Kamis (30/6).
Rudianto Lallo juga mendesak izin operasional Hanggar Talasalapang juga harus ditinjau ulang. Pasalnya tidak berada pada kawasan bisnis dan hiburan.
"Kita (DPRD Makassar) mendukung pak wali untuk mengambil langkah-langkah tegas, terutama terkait penyalahgunaan izin. Karena tidak sesuai peruntukannya," ujarnya.
Hanggar Talasapang mendapat perhatian setelah video erotis pengunjung viral di media sosial. Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto pun mengancam bakal menutup tempat nongkrong kawula muda itu.
"Sudah dipanggil pengelolanya, teguran pertama. (Apabila) melanggar segel, melanggar lagi cabut izinnya," ujar Danny kepada detikSulsel, Rabu (29/6).
Danny menilai tempat tersebut menyalahi izin yang semula untuk tempat makan namun operasionalnya lebih mirip pub dan diskotek. Danny menegaskan pihaknya bisa mencabut IMB milik Hanggar Talasalapang bahkan bakal meratakan kawasan yang memiliki sekitar 50 tenant itu bila kembali berulah.
"Melanggar lagi cabut IMB-nya. Kalau dicabut IMB-nya bisa kita Buldoser itu bangunan kalau dia melanggar lagi kan, harus begitu," kata Danny.
(hmw/sar)
