.webp)
"Dinonaktifkan sudah kisaran 75 ribu dari 2021 sampai bulan Juni kemarin. Itu yang dibayarkan pusat tapi dinonaktifkan jadinya, bisa jadi nanti akan menjadi beban Pemda," kata Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bone Andi Muh Salam kepada detikSulsel, Kamis (14/7/2022).
Lilo menambahkan, penonaktifan ini tidak akan terjadi kalau Dinas Sosial (Dinsos) melakukan registrasi pada saat melakukan pemutakhiran data. Sehingga akibatnya banyak peserta JKN-KIS dinonaktifkan.
"Sebenarnya ini hanya masalah sepele. Karena Dinsos tidak kerjakan surat yang dikirim Kemensos yakni verivali (Verifikasi dan Validasi) data. Makanya Kemensos langsung nonaktifkan massal. Dikasih waktu selama 6 bulan, namun tidak ada tindak lanjut Dinsos," jelasnya.
Sementara Plt Kepala Dinas Sosial Bone Andi Mappangara menerangkan memang banyak kepesertaan PBI JKN-KIS tahun 2021 banyak yang tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Makanya banyak dikeluarkan atau dicoret dari kepesertaan.
"Setelah diverifikasi di pusat mereka yang tidak ada dalam DTKS secara otomatis dikeluarkan. Verifikasi dan validasi datanya dilakukan secara online," ucapnya.
Mappangara menegaskan, peserta yang dinonaktifkan itu ada beberapa penyebab seperti NIK tidak valid, tidak masuk DTKS, tidak masuk SK Kementerian Sosial. Sementara SK Kementerian tersebut setiap bulan bisa bertambah dan berkurang
"Setiap bulannya Dinas Sosial mengusulkan DTKS yang ada di Bone di kisaran 349 ribu jiwa. Kami tegaskan, kami hanya mengusulkan ke pusat, tetapi yang menentukan pusat," tegasnya.
(tau/sar)
