Kalimantan Timur

Gubernur Kaltim Geram Perusahaan Tambang Keluarkan CSR Tak Sesuai Regulasi

Muhammad Budi Kurniawan - detikSulsel
Jumat, 27 Mei 2022 23:30 WIB
Gubernur Kaltim Isran Noor.
Foto: Gubernur Kaltim Isran Noor. (Suriyatman-detikcom)
Balikpapan -

Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor geram banyak perusahaan tambang di wilayahnya yang menyalurkan dana corporate social responsibility (CSR) tak sesuai regulasi. Bahkan, sejumlah perusahaan disebut ada yang tidak melaporkan penyaluran CSR tersebut.

Isran mengungkap salah satu perusahaan tambang yang memangkas penyaluran dana CSR adalah PT KPC. Perusahaan tersebut hanya menyalurkan USD 5 juta atau setara Rp 73 miliar sementara seharusnya mencapai USD 20 juta atau Rp 292 miliar.

"PT KPC itu bayar pajaknya Rp 7 triliun lebih. Kalau hitung-hitungannya pendapatan segitu, 3 persen itu bisa USD 20 juta (penyaluran dana CSR) per tahun," ungkap Isran saat mengikuti virtual meeting, Senin (23/5/2022) lalu.


Dalam kesempatan itu, Irsan juga mengungkap masih banyak perusahaan tambang yang menyalurkan dana CSR tidak sesuai dengan regulasi. Bahkan ada juga perusahaan yang tidak melaporkan dana CSR-nya.

"Itu pun dilaksanakan oleh mereka sendiri, tidak jelas juga laporannya. Ini saya terus terang saja," keluh Irsan.

Menggapai pernyataan tersebut, Koordinator Koalisi Pemuda IKN (KOPI-KN) Viko Januardhy memintanya adanya perubahan besaran dana CSR bagi perusahaan tambang di Kaltim. Mengingat setiap tahun jumlah produksi tambang batu bara terus mengalami peningkatan, namun jumlah dana CSR tetap sama.

"Kita memahami bahwa perusahaan memiliki pertimbangan sesuai bisnis mereka. Namun dengan besaran CSR selalu tetap tiap tahun menimbulkan tanda tanya dan kurang logis. PT KPC perlu dan harus meninjau kembali kebijakan CSR dengan besaran tetap USD 5 juta tiap tahun," ujarnya kepada detikcom, Jumat (27/5).

Selain itu, pihaknya pun meminta agar DPRD dan Pemprov Kaltim segera membentuk panitia khusus (pansus) terkait tata kelola dan peruntukan CSR di Kaltim. Apalagi hal ini sudah dibiarkan selama bertahun-tahun.

"Kita berharap sebelum IKN terwujud tahun 2024 ada legacy dari DPRD Kaltim dan Pemrov Kaltim terkait regulasi kebijakan CSR atau revisi Perda Kaltim Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan," ucapnya.

"Perda ini perlu direvisi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekarang dan selain itu payung hukum CSR baik UU maupun Peraturan Menteri ESDM yang menjadi dasar pembuatan Perda Kaltim Nomor 3 Tahun 2013 sudah mengalami perubahan," sambungnya.

Sementara itu, Wakil Pimpinan Tinggi Majelis Organisasi Daerah Nasional (MODN) Abraham Ingan menggapai perlunya tindak lanjut dan transparansi penggunaan dana CSR milik KPC. Sebab, dana USD 20 juta atau setara Rp 292 miliar dapat dimanfaatkan untuk pembangunan masyarakat yang berada di ring satu.

"Kalau bisa kita masyarakat mendorong instansi terkait, yakin legislatif dan eksekutif dalam hal ini Dinas pertambangan, agar melakukan audit dan transparansi minimal 3 tahun terakhir ini saja, di situ dihitung di mana saja dana CSR disalurkan apa tepat sasaran atau tidak," kata Abraham.

Selama ini, lanjut Abraham, perusahaan-perusahaan tambang batu bara PKB2B di Kaltim belum maksimal dalam menyalurkan dana CSR. Sementara setiap tahun sumber daya alam terus berkurang namun dampak positif untuk masyarakat sangat minim.

"Ini harus ditindaklanjuti, KPC ini tambang batu bara PKB2B terbesar di Kaltim, harus jelas dana CSR-nya jangan sampai sumber daya alam kita yang telah dikeruk tapi kesejahteraan masyarakatnya tidak dipenuhi," pungkasnya.



Simak Video "Kinerja Polisi Menurut Masyarakat Kalimantan Timur"
[Gambas:Video 20detik]
(asm/nvl)