Merantau ke Dubai-Punya Perusahaan, Ani Asal Soppeng Tidak Terdaftar di KJRI

Taufik Hasyim - detikSulsel
Kamis, 05 Mei 2022 21:29 WIB
Nur Afni Ramang, wanita asal Soppeng punya perusahaan di Dubai.
Nur Afni Ramang, wanita asal Soppeng yang kini punya perusahaan sendiri di Dubai (Foto: Agung Pramono/detikSulsel)
Makassar -

Nur Afni Ramang alias Ani, wanita asal Soppeng yang merantau gegara utang kini punya perusahaan di Dubai ternyata belum melapor ke Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Dubai. Pasalnya, Ani tidak terdaftar di KJRI.

"Kami kan ada daftar WNI di sini. Beliau (Ani) belum pernah mendaftar ke KJRI," ungkap Konsul Jenderal KJRI Kartika Candra Negara kepada detikSulsel, Kamis (5/5/2022).

Candra menambahkan pihaknya kini berusaha mencari tahu keberadaan Ani. Apalagi setelah disebut Ani merupakan WNI yang bermukim di Dubai.


"Karena nanya beberapa teman di sini belum kenal (Ani). Jadi belum kenal saya dengan beliau (Ani)," bebernya.

Namun soal terdaftar di KJRI disebut Candra tidak terkait dengan status Ani papakah pendatang legal atau ilegal di Dubai. Ani disebutnya bisa saja sudah terdaftar di sistem kependudukan di Dubai.

"Soal legal atau ilegal tinggal di sini kita tida tahu. Tapi karena punya perusahaan di sini mestinya legal (Ani)," tuturnya.

Terkait perusahaan yang dimiliki Ani, Candra menyebut memang warga asing di Dubai harus berkongsi dengan orang setempat bila ingin mendirikan perusahaan. Regulasinya tidak memungkinkan untuk warga asing untuk membuat perusahaan sendiri. Harus berkongsi dengan orang setempat untuk perusahaan apapun itu.

"Sampai tahun 2021 ada 200 sektor usaha yang orang asing di Dubai bisa punya 100%. Kalau sebelumnya nggak boleh, jadi pasti kongsi," jelasnya.

Untuk diketahui, KJRI Dubai sebelumnya menyoroti Ani yang kini tajir melintir usai memiliki perusahaan penyalur tenaga kerja di Dubai. Ada dugaan pelanggaran jika perusahaan Ani tersebut mengirim Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Timur Tengah.

Konsul Jenderal KJRI Dubai Kartika Candra Negara mengungkapkan, Pemerintah RI telah mengeluarkan moratorium pengiriman TKI ke Timur Tengah melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI nomor 260 tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Penggunaan Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur Tengah.

"Dugaan (pelanggaran pengiriman TKI ke Timur Tengah) bisa saja karena yang jelas pemerintah memiliki Peraturan Menaker tahun 2015," ujar Candra kepada detikSulsel, Kamis (5/5).

KJRI Dubai bersama unsur terkait kini tengah mengusut Ani yang diduga menyalurkan TKI ke Timur Tengah melalui perusahaan miliknya di Dubai.

"Yang jelas kalau ada pengiriman (tenaga kerja) ke sini, itu disebut nonprosedural. Tidak sesuai prosedur, melanggar peraturan menteri tenaga kerja," katanya.

Saat ditanyakan terkait apakah dugaan pengiriman TKI ke Timur Tengah ini masuk ranah human trafficking atau tindak pidana perdagangan orang, Candra menegaskan pihaknya tidak mau langsung menuduh. Tapi ada potensi dugaan itu terjadi.

"Soal dugaan pelaku human trafficking tidak bisa menuduh yang bersangkutan, bahwa potensinya ada ya bisa saja. Tetapi itu kan prosesnya harus dibuktikan di pengadilan," tegasnya.



Simak Video "Mengenang 3 Tahun Kepergian Ani Yudhoyono"
[Gambas:Video 20detik]
(tau/nvl)