.webp)
Dinas Perhubungan (Dishub) Sulawesi Selatan (Sulsel) menuturkan jam operasional truk di kawasan Makassar, Gowa dan Maros akan dievaluasi. Aturan jam operasionalnya akan diseragamkan.
"Aturan jam operasional truk Makassar, Gowa dan Maros tidak sinkron. Kita akan panggil untuk dievaluasi. Harus ada revisi," ungkap Kepala Bidang Angkutan Jalan Dishub Sulsel Muhammad Anis kepada detikSulsel, Sabtu (16/4/2022).
Anis menuturkan aturan di Makassar dan Gowa misalnya berlawanan. Pemkot Makassar misalnya melarang melintas saat siang hari sementara Pemkab Gowa memperbolehkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini kan saling bertabrakan. Saling bertolak belakang. Sehingga akan dipanggil untuk membicarakan dan menyepakati bersama," jelasnya.
Menurutnya lalu lintas truk 10 roda banyak dikeluhkan masyarakat. Apalagi bebas berkeliaran di siang hari termasuk di Makassar. Sehingga mestinya Pemkot Makassar bisa konsisten menegakkan perwali truknya.
"Ini harusnya teman di Pemkot tetap tegas. Rencana usai Lebaran kita akan panggil ini daerah-daerah di aglomerasi Mamminasata untuk membahas revisi aturan jam operasional truk," tegasnya.
Legislator DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel), Selle KS Dalle sebelumnya menyoroti jam operasional truk ini. Sehingga dia mengusulkan kepada Gubernur Andi Sudirman Sulaiman agar aturannya diperketat. Pasalnya, beban truk yang melebihi tonase dinilai menjadi penyebab kerusakan jalan.
"Ini sesuai hasil evaluasi. Kerusakan jalan itu faktor paling mempengaruhi karena beban berat muatan truk, kelebihan tonase," ungkap Ketua Komisi A DPRD Sulsel Selle KS Dalle kepada detikSulsel, Kamis (24/3).
Selle mengatakan kondisi kerusakan jalan yang cukup parah terutama di ruas jalan provinsi di kawasan Makassar, Gowa dan Maros. Sehingga menurutnya perlu ada kebijakan khusus.
"Pertama, jam operasional truk (diatur) kemudian soal bagaimana mengontrol muatan (truk)," usulnya.
Pemprov Sulsel disebutnya mesti memfasilitasi pertemuan dengan Pemkab Gowa, Pemkab Maros dan Pemkot Makassar terkait regulasi ini. Pengaturan truk ini harus duduk bersama mencari formula terbaik.
"Ini tantangan untuk pak gubernur menjalankan fungsi kordinasi kepada kepala daerah, bupati atau wali kota untuk duduk bersama membicarakan persoalan ini," jelasnya.
(tau/hmw)
