Pasar Batu Lappa Sidrap Habiskan Rp 9 M-4 Tahun Tak Dipakai Mulai Difungsikan

Pasar Batu Lappa Sidrap Habiskan Rp 9 M-4 Tahun Tak Dipakai Mulai Difungsikan

Tim detikSulsel - detikSulsel
Rabu, 13 Apr 2022 05:30 WIB
Pasar Rakyat Batu Lappa Sidrap, Sulawesi Selatan (Sulsel) disorot karena sudah 4 tahun tak beroperasi meski sudah menelan APBN Rp 9 miliar (Dok.Istimewa)
Foto: Pasar Rakyat Batu Lappa Sidrap, Sulawesi Selatan (Sulsel) sempat disorot karena sudah 4 tahun tak beroperasi meski sudah menelan APBN Rp 9 miliar (Dok.Istimewa)
Sidenreng Rappang -

Pasar Batu Lappa di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan (Sulsel) sudah mulai difungsikan. Sebelumnya pasar rakyat ini vakum selama 4 tahun setelah dibangun dengan anggaran Rp 9 miliar.

"Mulai 11-17 April ada pasar murah di Pasar Batu Lappa. Ini dalam rangka pemulihan ekonomi dan meringankan beban masyarakat dalam menghadapi bulan Ramadan," ujar Kadis Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidrap Ahmad Dollah saat dikonfirmasi detikSulsel, Selasa (12/4/2022).

Dollah menjelaskan pasar murah ini dilaksanakan bekerja sama dengan Bulog, Alfa Mart, Alfa Midi, dan PT Charoen Pokphand Indonesia. Di pasar murah ini berbagai jenis kebutuhan pokok seperti minyak goreng premium, gula pasir, tepung terigu, hingga daging dijual.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Harganya harga standar. Bisa juga ada paket diskon itu dari masing-masing perusahaan yang kita kerja sama. Yang jelas subsidi itu gula pasir dijual dengan harga HET (Rp 12.500) oleh Bulog," katanya.

Pasar murah ini digelar agar para pedagang khususnya pedagang telur di Terminal Pangkajene dapat ikut berjualan di Pasar Batu Lappa. Sebab lokasi mereka berjualan sebelumnya menuai protes dari peternak. Sementara Pasar Batu Lappa sudah lama tidak difungsikan.

ADVERTISEMENT

"Justru itu kita dukung (pemindahan pedagang telur dari Terminal Pangkajene) sebenarnya sehingga kegiatan pasar murah dilakukan di pasar Batu Lappa," terangnya.

4 Tahun Tak Difungsikan Tuai Sorotan

Sebelumnya DPRD Sidrap menyoroti keseriusan Pemkab dalam memfungsikan Pasar Batu Lappa. Pasalnya, pasar ini sudah 4 tahun tak beroperasi meski pembangunannya menghabiskan anggaran Rp 9 miliar.

"Kami sudah lama mendesak agar Pemda memfungsikan Pasar Rakyat Batu Lappa itu. Sudah beberapa kali rapat dan pertemuan untuk pemindahan tapi sampai sekarang tidak ada eksekusi," ucap anggota Komisi II DPRD Sidrap, Bahrul Appas saat dimintai konfirmasi detikSulsel, Rabu (6/4).

Pasifnya Pemkab Sidrap dalam mengelola pasar yang memakai anggaran pusat itu diakuinya membuat kecewa. Alasannya karena pasar ini tak kunjung difungsikan sejak selesai dibangun pada tahun 2019.

"Itu Pasar Rakyat Batu Lappa bantuan pusat. Tidak pernah ada aktivitas berjualan di situ sejak empat tahun lalu (tahun 2019)," bebernya.

Bahrul juga mendesak agar penjual telur di Terminal Pangkajene segera dipindahkan ke Pasar Rakyat Batu Lappa. Namun dengan syarat kesiapan dari pengelolaan Pasar Rakyat Batu Lappa juga harus dipastikan sudah siap.

"Kalau pedagang dari Terminal Pangkajene mau dipindahkan, kesiapan Pasar Rakyat Batu Lappa harus dijamin," bebernya.

Pasar Rakyat Batu Lappa yang lama tidak difungsikan menurut Bahrul akan menjadi preseden buruk pengelolaan pemerintahan dari Pemkab. Pemerintah pusat pasti akan berpikir dua kali untuk memberi bantuan, jika nasib bantuan selalu disia-siakan.

Bapenda Tunggu Data Pedagang

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sidrap mengaku menunggu daftar pedagang dari Dinas Perdagangan (Disdag). Data itu akan dipakai untuk mengatur relokasi pedagang ke Pasar Batu Lappa.

"Kami tunggu dari Disdag nama-namanya (pedagang). Siapa saja yang akan mengisi lapak di Pasar Batu Lappa," kata Plt Kepala Bapenda Sidrap Muhammad Yusuf DM kepada detikSulsel, Jumat (8/4).

Menurutnya usulan pembebasan retribusi selama setahun bisa saja ditempuh. Insentif ini bisa menjadi rangsangan mengajak pedagang untuk pindah ke Pasar Rakyat Batu Lappa. Namun usulan ini disebutnya perlu mendapat persetujuan Bupati.

"Itu sebenarnya dimungkinkan (dibebaskan retribusi).Artinya seperti misalnya kita jual rumah ada 0 DP. Kami dukung ada stimulus karena daripada bangunan terlantar saja. Kalau disetujui pimpinan pasti kami jalankan," jelasnya.

Yusuf juga mengatakan perlu ada pembahasan teknis terkait stimulus pemberian insentif pembebasan retribusi. Termasuk durasi pembebasan insentif apakah bisa sampai setahun.

"Kami perlu rapatkan bersama pimpinan untuk teknis penentuan pembebasan retribusi," jelasnya.




(asm/hmw)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads