.webp)
Unjuk rasa mahasiswa Unismuh Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) menolak perpanjangan masa jabatan presiden atau presiden 3 periode diwarnai sejumlah insiden. Mahasiswa sempat terllibat cekcok dengan pengendara motor hingga menyandera sejumlah truk di lokasi aksi.
Pantauan detikSulsel, Kamis (7/4/2022), insiden keributan kericuhan melibatkan massa aksi dengan salah satu pengendara motor melintas. Pengendara tersebut dicegat mahasiswa karena hendak menerobos penutupan jalan.
Polisi yang bertugas di lokasi lantas meredam keributan dan mahasiswa kembali melanjutkan unjuk rasa. Kemudian sekitar pukul 16.45 Wita, kericuhan kembali terjadi setelah massa aksi terus bersorak namun belum diketahui apa penyebab kericuhan itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Beruntung, aparat kepolisian bersama TNI berhasil meredam emosi para massa aksi. Hingga saat ini mahasiswa masih memblokade jalan sehingga kemacetan kendaraan masih berlangsung.
Selain itu massa aksi menahan sejumlah truk kontainer yang sedang melintas untuk dijadikan sebagai mimbar orasi. Terhitung sudah ada dua truk kontainer yang digunakan secara bergantian.
Hingga kini pukul 17.05 Wita, unjuk rasa masih berlangsung. Sejumlah aparat kepolisian juga masih berjaga di sekitar lokasi kejadian.
 Foto: Mahasiswa Unismuh Makassar melakukan aksiblokade jalan dan bakar ban menolak perpanjangan ,masa jabatan presiden atau presiden 3 periode. (detikSulsel/Muh Ishak Agus) |
Diberitakan sebelumnya, massa aksi juga membakar sejumlah ban bekas hingga api berkobar di badan jalan. Petisi penolakan penundaan pemilu 2024 juga dibentangkan mahasiswa di badan jalan.
"Menolak rencana penundaan Pemilu 2024, menolak wacana 3 periode jabatan presiden," ujar koordinator aksi, Al Fitrah di lokasi aksi.
 Foto: Mahasiswa Makassar demo tolak presiden 3 periode sempat cekcok dengan pengendara motor dan menyandera kontainer. (detikSulsel/Muh Ishak Agus) |
Selain menyinggung masalah isu perpanjangan masa jabatan presiden, mahasiswa juga menyinggung sejumlah polemik pada awal tahun 2022. Sejumlah polemik yang dimaksud mahasiswa di antaranya pengesahan RUU IKN dan kenaikan PPn.
"Mulai pengesahan RUU IKN yang terkesan tergesa-gesa. Ini akan memakan banyak biaya. Lanjut pada kenaikan PPn yang menyebabkan kenaikan harga dan mendorong inflasi lebih tinggi yang mengurangi daya beli masyarakat dan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat," katanya.
(hmw/nvl)
