Sekretariat DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) mengakui ada perencanaan pengadaan baju untuk legislator DPRD Sulsel seperti di situs Sirup LKPP yang mencapai Rp 2,6 miliar. Rencana pengadaan ini disebut tertunda imbas pandemi COVID-19.
"Iya kalau di DPA (dokumen pelaksanaan anggaran) kami memang ada. Contoh kayak baju adat tahun lalu memang direncanakan tetapi tidak terealisasi," ungkap Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Sulsel, Masdar saat dikonfirmasi detikSulsel, Selasa (5/4/2022).
Masdar berdalih sebelumnya pengadaan pakaian untuk legislator DPRD Sulsel ini direncanakan beberapa tahun lalu namun terus tertunda karena pandemi COVID-19. Sehingga tahun ini pihaknya memasukkan pembelian pakaian ini dalam rencana pengadaan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saat pandemi tidak terealisasi, dilarang (anggarkan). Ini kan baru rencana pengadaan. Pengadaan harus terbuka, transparansi. Semua orang bisa baca. Semua DPRD saya kira juga begitu (anggarkan)," jelasnya.
Menurutnya, rencana pengadaan ini baru diupload di Sirup LKPP. Saat ini belum masuk proses tender. Pengadaan beberapa jenis pakaian ini merujuk kepada tata tertib (tatib) DPRD.
"Bajunya kan diatur, misal PDH, PSR, PSL dan PSH yang dipakai di kegiatan-kegiatan atau rapat kan begitu (diatur). Pakaian ini, pakaian itu," jelasnya.
Masdar menambahkan untuk pengadaan juga perlu ada penyesuaian karena diakuinya ada kendala terkait regulasi baru. Untuk pengadaan ada instruksi presiden terkait program peningkatan produk dalam negeri (P3DN).
"Regulasi baru ini sementara dikordinasikan. Intinya pengadaan semua harus transparan. Peruntukan baju ini untuk semua anggota bukan hanya satu orang. Ada 85 orang total termasuk pimpinan dan anggota DPRD Sulsel," tandasnya.
Seperti diketahui, legislator DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) akan mendapatkan baju baru tahun ini seperti pakaian adat dan baju dinas. Anggaran yang disiapkan untuk pengadaan baju baru ini totalnya mencapai Rp 2,6 miliar lebih.
Dilihat detikSulsel dari situs Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan LKPP, Selasa (5/4/2022), ada 5 paket pengadaan pakaian untuk DPRD Sulsel.
Belanja pakaian adat daerah dianggarkan Rp 1.321.850.000 atau Rp 1,3 miliar. Kode RUP 32352321. Paket tersebut diberi nama Belanja Pakaian Adat Daerah.
"Nama KLPD Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Satuan Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Sulawesi Selatan," demikian tertulis dalam situs tersebut.
Belanja pakaian sipil resmi (PSR) dianggarkan Rp 233.750.000. Kode RUP 32352338.
Belanja pakaian dinas harian (PDH) dianggarkan Rp 233.750.000. Kode RUP 32352348.
Belanja pakaian sipil lengkap (PSL) dianggarkan Rp 420.750.000 dan Rp 9.900.000. Sehingga total pagu Rp 430.650.000. Kode RUP 32352364.
Belanja pakaian sipil harian (PSH) dianggarkan Rp 467.500.000. Kode RUP 32352376.
Bila ditotal, anggaran pengadaan baju untuk pimpinan dan anggota DPRD Sulsel ini mencapai Rp 2.687.500 atau Rp 2,6 miliar.
(tau/sar)