"Kalau bisa secepatnya diadakan pemilu raya dilaksanakan," tegas Abdul Rahim eks ketua RT 06, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo di sela-sela aksi demo di depan Balai Kota Makassar, Jalan Ahmad Yani Makassar, Senin (21/3/2022).
Tuntutan itu buntut penunjukkan penjabat (Pj) ketua RT/RW. Surat keputusan (SK) pengangkatan ketua sementara RT/RW itu diminta dicabut lantaran dianggap melanggar aturan.
"Cabut semua itu SK (Pj ketua RT/RW), tidak ada Pj. (Setelah itu) baru dilaksanakan pemilihan," tegas dia.
Demo di Balai Kota ini sudah reda usai aksi sejumlah massa memaksa masuk Balai Kota. Namun demo penolakan Pj ketua RT/RW akan berulang ketika aspirasi mereka tidak ditindaklanjuti dalam waktu lama.
Legislator Minta Jadwal Pemilu
Anggota DPRD Kota Makassar Wahab Tahir mendorong Pemkot Makassar menggelar pemilu raya segera dilaksanakan. Jadwal dan tahapan pelaksanaannya harus segera disosialisasikan untuk meredam polemik.
"Jadi ini wajib hukumnya pemilu raya itu dilaksanakan dan diselesaikan secara demokrasi," ucap Wahab kepada detikSulsel, Senin (21/3).
Pemkot Makassar mesti segera merampungkan peraturan wali kota (perwali). Regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan pemilihan ketua RT/RW.
"Kalau ditanya apa dasarnya,kita jawab perwali. Makanya kami tuntut perwali segera keluar, perwali yang dimaksud itu tata cara pengangkatan pemilu raya itu digelar," ucap legislator fraksi Golkar ini.
Pihaknya pun akan mengawal pelaksanaannya. Utamanya ketika pemilu ketua RT/RW sudah digekar di kemudian hari.
"Posisi DPRD hanya melakukan proses pengawasan agar nantinya hasil pemilu raya ini lahir betul-betul produk demokrasi," ucap Wahan.
Danny Sebut Sudah Sesuai Aturan
Sementara Wali Kota Makassar Danny Pomanto mengaku kebijakannya sudah sesuai aturan. Keputusan pemberhentian ketua RT/RW hingga pengangkatan Pj diatur dalam Perwali Makassar Nomor 27 Tahun 2022 yang menjadi dasar kebijakannya dianggap melanggar Perda Nomor 41 Tahun 2022.
"Saya yang bikin itu perwali. Masa' mana lebih tahu dia atau saya, bagaimana caranya. Mungkin dia pikir main-main ini barang, tidak main-main yang begini," papar Danny, Snin (2/3).
Dia pun meminta warga untuk bersabar menanti pemilu raya. Pihaknya tengah menyiapkan rancangannya, termasuk dasar hukum yang mendasari pelaksanaannya.
"Itu pemilu raya harus ada perwalinya. Perwali itu harus lewat provinsi, perwali juga harus disusun, updating-updating fungsi-fungsi RT/RW juga sudah berbeda," tutur dia.
"Suasana-suasana politik juga harus dilihat dan seperti itu banyak banyak faktor yang harus dilihat. Yang jelas pemilu raya harus tahun ini," tegas Danny.
Dia pun menanggapi santai sejumlah demo yang ditujukan kepadanya. Danny menilai hal itu biasa saja sebagai warga yang tengah menyampaikan aspirasi.
"Itukan (demo) bagian dari orang yang mau melampiaskan dia punya curhatnya toh. Sah-sah saja yang penting jangan merusak. Karena kalo merusak, nah punya konsekuensi itu," jelasnya.
(sar/hmw)