detikFinance

Iuran Tapera Bisa Bikin UMP Naik? Ini Kata Menaker

Apakah iuran Tapera bisa membuat Upah Minimum Provinsi (UMP) naik?

Kamis, 13 Jun 2024 16:28 WIB

detikJabar

Pabrik Plastik Buka Lowongan Kerja di Bandung Barat, D3 Merapat!

Perusahaan plastik yang berada di Kecamatan Padalarang, Bandung Barat sedang membuka lowongan pekerjaan (loker) untuk posisi Admin HRD.

Rabu, 05 Jun 2024 02:00 WIB

detikProperti

Pekerja Harap Kepesertaan Tapera Sukarela

Pemerintahakan mewajibkan para pekerja menjadi peserta Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Kewajiban tersebut menimbulkan pro kontra di masyarakat.

Rabu, 12 Jun 2024 06:30 WIB

detikFinance

Jepang Darurat Populasi, Aplikasi Kencan Jadi Harapan

Tingkat kesuburan yang terus menurun selama bertahun-tahun membuat pemerintah Jepang memutar otak mencari solusinya.

Sabtu, 08 Jun 2024 18:29 WIB

detikNews

Pemerintah Indonesia Setujui Pencabutan 4 Konvensi ILO dalam Voting ILC

Pencabutan konvensi-konvensi ini merupakan langkah untuk menyelaraskan regulasi ketenagakerjaan internasional yang lebih baru dan relevan.

Sabtu, 08 Jun 2024 18:45 WIB

detikOto

Ojol Terancam Kena Pungutan Tapera, Asosiasi: Kami Tolak!

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengaku tengah mengkaji rencana penghasilan ojol dipotong untuk iuran Tapera.

Sabtu, 08 Jun 2024 17:35 WIB

detikOto

Belum Punya BPJS Kesehatan untuk Urus SIM, Bisa tapi...

Pengurusan SIM masih bisa dilakukan meski belum memiliki BPJS. Meski begitu, SIM yang sudah selesai diurus itu tak bisa diambil sampai BPJS Kesehatan aktif.

Jumat, 07 Jun 2024 16:15 WIB

detikNews

Genjot Kompetensi, GNI Gelar Pelatihan & Sertifikasi Operator Alat Berat

Program pelatihan dan sertifikasi ini memberikan dampak positif, baik bagi karyawan maupun perusahaan.

Jumat, 07 Jun 2024 15:21 WIB

detikFinance

Ini Alasan Pegawai Swasta Wajib Ikut Tapera

Moeldoko menyebutkan skema Tapera yang menganut prinsip gotong royong ini bisa mempercepat penyediaan rumah murah untuk masyarakat.

Jumat, 07 Jun 2024 16:45 WIB

detikNews

Komnas Perempuan: UU KIA Riskan Tidak Memiliki Daya Implementasi

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengesahkan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA). Komnas Perempuan memberikan sejumlah catatan.

Sabtu, 08 Jun 2024 09:43 WIB