detikNews

Semangat Toleransi di Balik Mundurnya Pelantikan Jokowi

Ada yang berbeda dari pelantikan presiden-wakil presiden 2019-2024. Jika biasanya pelantikan berlangsung pagi hari, kali ini acaranya digeser ke sore hari.

Rabu, 09 Okt 2019 07:50 WIB

detikNews

5 Langkah Mensos Wujudkan Wamena Bangkit

Mensos mengimbau warga yang di pengungsian sudah waktunya kembali ke rumah masing-masing, menata kembali kehidupannya, berbaur dengan masyarakat Wamena lainnya

Selasa, 08 Okt 2019 22:22 WIB

detikOto

Meski Tak Disarankan, Pakai Baju Biru Saat Bikin SIM Tetap Dilayani

Kepolisian masih memberi toleransi bagi pemohon SIM, meski pakai baju atau kerudung berwarna biru.

Selasa, 08 Okt 2019 17:08 WIB

detikNews

JK soal Perppu KPK: Itu Jalan Terakhir, Masih Ada Judicial Review

"(Perppu KPK) Didiskusikan, didebatkan, cukupkan dengan debat-debat per hari itu. Tapi saya kira sangat penting itu jalan terakhir ya," kata Wapres JK.

Selasa, 08 Okt 2019 17:06 WIB

detikHealth

Akankah Malaysia Ikuti Jejak Thailand Melegalkan Ganja Medis?

Malaysia mungkin segera jadi negara kedua di Asia Tenggara yang melegalkan ganja untuk penggunaan medis. Thailand lebih dulu melegalkan ganja untuk pengobatan.

Selasa, 08 Okt 2019 15:45 WIB

Wolipop

Demo Masif di Hong Kong, Sneakers Vans Kena Aksi Boikot

Di tengah aksi demonstrasi di Hong Kong yang kian memanas, muncul gerakan pemboikotan produk sneakers keluaran Vans. Ada apa gerangan?

Selasa, 08 Okt 2019 11:35 WIB

detikNews

PPP soal Survei Publik Setuju Perppu KPK: Bahan Pertimbangan, Bukan Penentu

"Survei itu jadi bahan pertimbangan saya kira, bukan jadi bahan penentu. Menentukan UU itu tidak bisa kemudian berdasarkan hasil survei," kata Arsul.

Senin, 07 Okt 2019 19:07 WIB

detikNews

Rapat Koordinasi Pilkada Selesai, Batas Teken NPHD Diundur Hingga 14 Oktober

Batas penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) diundur hingga 14 Oktober 2019.

Senin, 07 Okt 2019 18:13 WIB

detikNews

Soal Perppu KPK, Azis Syamsuddin: Kami Serahkan ke Pemerintah

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menyebut penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) KPK adalah kewenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Senin, 07 Okt 2019 18:09 WIB

detikNews

LSI Sebut Publik Setuju Perppu KPK, PDIP: Kalau Tak Sepakat Judicial Review

"Kalau RUU sudah diketok, nggak ada cara lain, konstitusional law kita, kalau nggak sepakat, judicial review," kata Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto.

Senin, 07 Okt 2019 18:04 WIB