Berbagai isu berkembang terkait dengan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Moeldoko soal kepengurusan Partai Demokrat. Begini tanggapan Mahkamah Agung.
Feri Amsari menilai Jokowi tak mungkin mengeluarkan keppres perpanjangan masa jabatan Firli Bahuri dkk. Keputusan itu menurutnya tidak bisa berlaku mundur.
Koordinator MAKI Boyamin minta Jokowi tidak menertibkan keppres perpanjangan masa jabatan Firli Bahuri dkk. Menurutnya keputusan hukum tak berlaku surut.
Zulhas menilai informasi MK memutuskan sistem pemilu coblos partai tidak benar. Zulhas menekankan MK lembaga terdepan penjaga demokrasi bukan perusak demokrasi.
Denny Indrayana mengklaim mendapatkan informasi putusan MK soal sistem pemilu akan kembali ke proporsional tertutup. Gerindra berharap informasi itu tak benar.