Luhut Binsar Pandjaitan mengonfirmasi bahwa family office tidak dibiayai APBN, melainkan oleh investor. Pemerintah akan mengatur pajak dan keamanan investasi.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi umumkan posisi RKUD di media sosial, mendapat apresiasi legislatif. Kebijakan ini dorong transparansi keuangan daerah.