Baik AKSI, VISI, dan Baleg DPR menyoroti transparansi lembaga penyalur royalti, yakni Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.
Manajemen Mie Gacoan bayar Rp 2 miliar royalti musik, memicu polemik. PHRI minta transparansi dan revisi UU Hak Cipta. DPR akan segera ambil langkah tegas.
Marcell Siahaan klarifikasi isu royalti musik, menegaskan transparansi dari LMK ke anggota yang jadi masalah, bukan dari LMKN. Sistem pengelolaan sudah digital.
Konferensi Musik Indonesia membahas tantangan industri musik, termasuk perizinan rumit dan pengelolaan royalti. Rekomendasi diharapkan jadi kebijakan konkret.