Suharso menegaskan agar instansi pemerintah jangan terlalu banyak memperbanyak pusat data. Soal data perorangan masyarakat cukup melihat dari data Dukcapil.
DPR RI memberikan restu atas kerangka kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) tahun 2021 yang telah disusun oleh pemerintah.
Menteri PPN Suharso Monoarfa menyebutkan banyak sekali program di kementerian dan lembaga yang ternyata penggunaan anggarannya jauh dari manfaat programnya.
Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyinggung permasalahan bansos. Salah satunya masalah salah sasaran, bahkan eselon I di Bappenas masuk daftar penerima.
Komisi VIII juga menyoroti Kemensos soal optimalisasi pengelolaan DTKS. Yandri juga mengatakan perlu ada peningkatan anggaran untuk memperbaharui DTKS.