Christina menyinggung perlu penyelidikan untuk mengetahui adanya TPPO terhadap para WNI yang terlibat. Dia menyerahkan aparat untuk menangani hal tersebut.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Qodari, usul nomor HP atau KTP jadi syarat wajib membuat akun media sosial untuk meminimalisir akun anonim
Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan 19 perusahaan dimintai pertanggungjawaban atas karhutla. Sebanyak 12 perusahaan di antaranya ada di Kalimantan.