Waketum Golkar Doli Kurnia mendorong perbaikan sistem ketatanegaraan secara menyeluruh. Hal ini merupakan komitmen Partai Golkar dalam menjaga demokrasi.
Diskusi PPHN di MPR menyoroti urgensi dan bentuk hukum. Anggota MPR dorong komunikasi dengan Presiden Prabowo untuk kejelasan arah pembangunan nasional.
Mereka mempertanyakan putusan MK yang ibarat buah simalakama, dijalankan melanggar konstitusi, tidak dijalankan melanggar prinsip putusan MK yang erga omnes.
Usul amandemen kelima UUD NRI 1945 digagas dengan menjawab realitas kebutuhan bangsa, tanpa menyentuh perpanjangan masa jabatan atau pelemahan demokrasi.
Putusan tidak dapat dibaca secara parsial dan tunggal tetapi perlu dimaknai sebagai bagian dari simpul-simpul yang dibentuk MK untuk mereformasi pemilu