KPK menyatakan mayoritas masyarakat berpartisipasi dalam pemilu bila calon pejabatnya banyak menyebarkan uang. Hal ini disebut KPK tidak sehat dalam demokrasi.
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan anggaran untuk IKN tahun ini bertambah. Banggar menyetujui penambahan alokasi sebesar Rp 15 triliun di tahun ini.