Pemkot Mataram menyatakan penggajian PPPK penuh waktu berpotensi setara standar pusat mulai 1 Januari 2027. Penyesuaian gaji dan tunjangan akan diterapkan.
Forum Solidaritas Hakim Ad Hoc Indonesia (FSHA) menggelar rapat dengan Komisi III DPR. Mereka mengadukan sejumlah masalah, salah satunya soal tunjangan kerja.
Wakil Ketua DPR Adies Kadir menegaskan gaji pokok anggota DPR periode 2024-2029 tetap Rp 7 juta, sementara tunjangan perumahan naik menjadi Rp 50 juta/bulan.