Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan berencana melibatkan KPK dalam pembentukan family office di Tanah Air. Luhut bakal melakukan studi banding ke luar negeri.
KPK telah melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi proyek jalan yang menjerat mantan Kadis PUPR Sumut, Topan Ginting (TOP), ke Pengadilan Tipikor Medan.
Kepala Bapanas dan Kepala Bulog dilaporkan ke KPK terkait dugaan mark up impor beras. KPK mengatakan akan terlebih dahulu menganalisa laporan yang masuk.
Sejumlah kode pemerasan ini dibongkar KPK. Dalam menjalankan praktik culasnya itu, ada istilah 'jatah preman' atau fee yang harus disetorkan kepada Abdul Wahid.