Pemprov DKI mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini merupakan WTP kelima DKI di era Gubernur Anies Baswedan.
BURT DPR meminta BPK mengaudit anggaran gorden rumah dinas DPR yang mencapai Rp 43,5 miliar. BURT kemudian memutuskan lanjut atau tidaknya proyek tersebut.