DPR RI resmi mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan pada 6 Oktober 2026. UU ini memperkuat hak pekerja dan jaminan sosial, menciptakan kepastian hukum.
Politikus PKS Hidayat Nur Wahid mundur dari Wakil Ketua MPR untuk regenerasi kepemimpinan dan fokus pada diplomasi parlemen Indonesia di tingkat global.
Komisi II DPR melakukan rapat dengan pimpinan DKPP. Rapat dalam rangka evaluasi secara berkala terhadap pimpinan lembaga yang ditetapkan paripurna DPR.