Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakut mengungkap dugaan penggelapan pajak oleh perusahaan alat komunikasi yang merugikan negara Rp 292 miliar.
Massa aksi yang mengatasnamakan Kelompok Penambang Progo (KPP) menggelar aksi damai untuk meminta Sri Sultan HB X menangani penambang ilegal di Sungai Progo.
"Sebagai dampak gempa bumi yang melanda Kabupaten Cianjur, untuk sementara pelayanan tatap muka KPP Pratama Cianjur dialihkan menjadi pelayanan online"