Perubahan UU MK pada 2024 ini juga hampir sama dengan sebelumnya, terkait masa jabatan hakim MK dan mekanisme recall melalui konfirmasi kepada lembaga pengusul.
"Pemerintahan ini malah membuat banyak kebijakan-kebijakan kontroversial yang justru bisa menyulitkan pemerintahan yang akan datang," kata Andreas Hugo Pareira.
Isu politisasi kuasa kehakiman dalam UU MK, akomodasi koalisi politik dalam revisi UU Kementerian Negara, hingga ancaman kebebasan pers dalam RUU Penyiaran.
Kebijakan baru pemerintah untuk memungut iuran Tapera dikritik sana-sini. Meski menuai banyak kritik dan penolakan, pemerintah kukuh menjalankan program ini.
Massa dari jurnalis dan pekerja media menggelar demo penolakan revisi RUU Penyiaran di depan DPR/MPR RI, Jakarta. Massa sebut RUU itu mengancam kerja pers.