Secara hukum, fungsi penyerapan aspirasi rakyat bukan saja fungsi DPR, tetapi juga fungsi partai politik. Kebijakan negara yang baik menjadi tanggung jawabnya.
Desain sistem pemilu penting untuk dirumuskan untuk memberdayakan pemilih, menjauhkan dari politik uang dan menguatkan fungsi kelembagaan partai politik.
Kemenkopolkam melaporkan Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 mencapai 61,2. Aspek keuangan partai menjadi tantangan utama dalam penguatan integritas.