Penyidikan KPK terhadap penyelenggaraan ibadah haji bukan barang baru dan "ujug-ujug". Ini adalah realisasi dari sebuah skema operasi 8 tahun yang lalu.
Kementerian BUMN akan diturunkan menjadi badan di bawah kendali Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Berikut penjelasannya.
DPR RI setujui 52 RUU Prolegnas Prioritas 2025, termasuk RUU Perampasan Aset. KPK berharap dilibatkan dalam pembahasan untuk memulihkan aset hasil kejahatan.