Kapolri Jenderal Sigit menjelaskan mekanisme penempatan anggota Polri di kementerian. Proses ini memerlukan permintaan dan persetujuan dari kementerian terkait.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman memastikan revisi UU Polri melibatkan aspirasi masyarakat melalui sejumlah rapat dengar pendapat dan kunjungan kerja.
Pemerintah dan DPR komitmen menjaga pengelolaan ASN yang profesional dan berkelanjutan, sejalan dengan kapasitas fiskal daerah untuk pelayanan publik optimal.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang menyeret pejabat.