Sejumlah massa mulai berdatangan ke depan gedung DPR/MPR RI untuk melakukan aksi penolakan pengesahan RUU TNI. Mereka datang membawa sejumlah tuntutan.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengatakan pembahasan revisi KUHAP akan dibahas oleh pihaknya di Komisi III. Hal ini sudah disetujui pimpinan DPR RI.
"Jadi DPR, anggota DPR sudah secara jelas meminta kepada Panglima untuk segera mengeluarkan surat. Baik itu penonaktifkan atau mengeluarkan," ucap Nico.
DPR RI telah menerima surpres penunjukan wakil pemerintah terkait RUU KUHAP. Supres dibacakan saat paripurna penutupan masa sidang II Tahun Sidang 2024-2025.
Aksi unjuk rasa mahasiswa Sukabumi berujung ricuh saat demonstran melempar cat ke polisi. Mereka menuntut kebijakan pemerintah yang lebih berpihak pada rakyat.