Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda mendorong Kementerian ATR/BPN agar diberi kewenangan eksekutorial dalam penegakan hukum di sektor pertanahan.
Kemendiktisaintek mengungkap bahwa direktoratnya mengalami pemangkasan anggaran secara signifikan. Untuk memaksimalkan anggaran, mereka membuka ruang kerja sama