Mahkamah Konstitusi melarang wakil menteri rangkap jabatan, memberikan waktu 2 tahun bagi pemerintah untuk menyesuaikan aturan. Keputusan ini bersifat mengikat.
Pemkab Purwakarta ditetapkan darurat sampah. DLH berinovasi dengan uji coba pengolahan sampah organik untuk mengurangi pencemaran dan menciptakan nilai ekonomi.