Pemerintah pusat menyiapkan dana sebesar Rp 300 Miliar untuk relokasi warga korban erupsi Merapi 2010. Pemerintah juga tetap memperhatikan hak atas kepemilikan tanah milik warga.

Tiga Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II dan Kepala BNPB Syamsul Ma’arif, akan mengunjungi Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat hari ini, Senin (25/7/2011).

Rencana pemerintah akan merelokasi warga korban erupsi Merapi di DIY menuai pro dan kontra. Ada warga yang setuju direlokasi. Ada pula yang menyatakan menolak relokasi.

Potensi ancaman bahaya erupsi Gunung Merapi masih tetap mengarah ke selatan yakni ke Sleman dan Klaten. Perlu dilakukan pengurangan risiko dan dampak bencana, serta warga perlu meningkatkan kewaspadaan.

Ruangan besar di lantai 3 Gedung Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) itu tak ubahnya galeri foto. Di tiap sudut dindingnya, terpajang foto-foto dengan obyek nan eksotis karya sang menteri.

Kunjungan kerja Wakil Presiden Boediono di Yogyakarta ditutup dengan meninjau warga di Dusun Kuwang, Desa Argo Mulyo, Kecamatan Cangkringan. Secara langsung Boediono menengok huntara para warga yang menjadi korban erupsi Gunung Merapi.

Wakil Presiden Boediono dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Yogyakarta hari ini. Didampingi sang istri, Ibu Herawati Boediono, Wapres akan mendatangi Universitas Gadjah Mada dan meninjau langsung hunian sementara (Huntara) para korban bencana gunung merapi.

Kawasan terdampak bencana letusan Gunung Merapi akan dijadikan sebagai taman nasional, termasuk kampung mantan juru kunci Gunung Merapi Mbah Maridjan. Pemprov DIY akan  segera memfollow up dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan.

Pemerintah akan memulai rehabilitasi dan rekonstruksi (RR) kawasan bencana Gunung Merapi. Daerah-daerah terdampak itu nantinya akan dijadikan sebagai taman nasional.

Ribuan pengungsi lahar dingin Merapi terancam tinggal di pengungsian dan hunian sementara (huntara) selama 2 tahun. Mereka harus menunggu kajian panjang, untuk memastikan kawasan pemukiman mereka telah aman.