Pengenaan PPN pada pembalut wanita jadi perbincangan. Pengamat ekonomi usulkan alternatif kebijakan untuk akses produk menstruasi yang lebih terjangkau.
Koffie Kawan di Bandung mengolah ampas kopi menjadi sabun dan kompos, menciptakan nilai ekonomi dari limbah. Inisiatif ini mendukung keberlanjutan bisnis kopi.
Warganet mempertanyakan pengenaan pajak pada pembalut, dianggap kebutuhan dasar. DJP menjelaskan pembalut termasuk barang kena pajak (BKP) di Indonesia.
Ramai di media sosial (medsos) pembalut dikenakan pajak. Netizen mempertanyakan alasan pembalut masih kena pajak, padahal merupakan kebutuhan dasar perempuan.
Presiden Prabowo Subianto menerima tim perumus Undang-Undang Satu Data Indonesia. Pertemuan fokus pada penguatan tata kelola data nasional dan kedaulatan data.