Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).
Pramono meyakini lahan RS Sumber Waras tak lagi bermasalah karena penyelidikan KPK telah dihentikan. KPK membenarkan penyelidikan tersebut telah dihentikan.
Indonesia terpilih sebagai anggota Dewan Pemeriksa PBB (UN BoA) untuk 2026-2032. Prestasi ini menunjukkan peran aktif BPK dalam tata kelola keuangan global.