Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengucurkan Rp 200 triliun ke Himbara. DPR menilai keputusan ini sah dan mendukung peningkatan produktivitas ekonomi.
Fraksi PDIP setuju menghentikan tunjangan dan fasilitas DPR yang tidak patut. Mereka menekankan pentingnya nilai etik, empati, dan simpati dalam politik.
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 (RUU P2 APBN).
Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, menilai beban Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terlalu berat karena harus menyiapkan 3.000 porsi makanan setiap hari.