Amnesti dan abolisi jadi tak asing di masyarakat sejak diberikan oleh Presiden kepada Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto. Ini sejarah amnesti di Indonesia.
Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto menyatakan amandemen UUD NRI 1945 adalah keniscayaan. Diskusi akan difasilitasi untuk evaluasi dan perbaikan konstitusi.
Pameran Lembaga Negara dan Perpustakaan di Jakarta, 19-22 Agustus 2025, bertujuan edukasi konstitusi dan kolaborasi antar lembaga untuk membangun bangsa.
Wakil Ketua MPR RI, Ibas, menekankan pentingnya PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional yang berkelanjutan, menjamin arah pembangunan yang konsisten.
MPR RI merayakan Hari Konstitusi dan HUT ke-80. Ketua MPR Ahmad Muzani menekankan amandemen konstitusi harus partisipatif dan berdasarkan konsensus masyarakat.